Taktik Licik Trump Serang Iran Terbongkar, Amerika Terpecah Belah

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2) pagi waktu setempat, ternyata bukan tindakan impulsif. Beberapa saat sebelum memulai perang, Departemen Pertahanan/Perang AS (DoD) dilaporkan terlibat dalam negosiasi intens dengan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic.

Sebagai informasi, Anthropic pada 2025 lalu mendapat kontrak jumbo senilai US$200 juta dari DoD untuk 'memasok' tool AI bagi kebutuhan militer.

Negosiasi antara DoD dan Anthropic tak menemui titik temu dan langsung merusak hubungan baik kedua pihak. Presiden AS Donald Trump memerintahkan lembaga-lembaga federal untuk berhenti menggunakan tool AI Anthropic. Hal ini menunjukkan perpecahan di Amerika antara pemerintah dan swasta, sebelum menyatukan kekuatan dengan Israel untuk menyerang Iran.

Anthropic secara tegas menolak tool AI buatannya digunakan pemerintah AS untuk menciptakan senjata militer otomatis. Anthropic juga keberatan jika tool AI-nya dipakai memata-matai masyarakat AS.

"Jangan pernah biarkan perusahaan radikal kiri yang 'woke' menentukan bagaimana militer kita bertempur dan memenangkan perang," kata Trump, dikutip dariThe Conversation, Senin (2/3/2026).

Beberapa jam setelah Trump murka, OpenAI yang merupakan pesaing Anthropic mengumumkan pihaknya telah meneken kesepakatan dengan DoD. OpenAI mengizinkan "semua penggunaan yang sah" dari perangkatnya untuk kebutuhan militer AI, tanpa menentukan batasan etika seperti yang dilakukan Anthropic.

AI Jadi Senjata Perang Baru Trump

Menurut laporan Wall Street Journal, meskiput Trump melarang penggunaan Anthropic pada pekan lalu, tetapi serangan ke Iran masih memanfaatkan tool AI Anthropic.

Komando Pusat AS di Timteng menggunakan perangkat Anthropic untuk penilaian intelijen, identifikasi target, dan simulasi skenario pertempuran, seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, dikutip dari NDTV.

Claude AI buatan Anthropic juga dilaporkan digunakan dalam operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Hal ini menunjukkan signifikansi AI dalam perang modern, sekaligus menyorot kembali kekhawatiran beberapa pihak terkait etika penggunaan AI dan pentingnya regulasi yang perinci untuk pemanfaatan teknologi tersebut.

Sejak tahun lalu, pemerintahan Trump dengan tegas melarang negara-negara bagian untuk membentuk regulasi AI. Trump berdalih hal tersebut akan menghambat inovasi.

Sementara itu, banyak perusahaan AI telah berpihak pada pemerintahan Trump, dengan para eksekutif termasuk bos OpenAI, Sam Altman, memberikan sumbangan jutaan dolar kepada dana pelantikan Trump.

Anthropic kurang antusias, berfokus pada keamanan nasional sambil memperingatkan bahwa AI terkadang dapat merusak demokrasi dan bahwa sistem saat ini tidak cukup andal untuk menggerakkan senjata yang sepenuhnya otonom.

Sebagian besar kekhawatiran seputar aplikasi militer AI berfokus pada sistem senjata otonom yang mematikan. AI dapat menciptakan perangkat dan software yang secara otomatis memilih target dan menyerangnya tanpa campur tangan manusia.

Ketakutan Dunia

Beberapa tahun lalu, konsensus internasional tentang risiko senjata ini tampaknya mulai muncul di antara pemerintah dan perusahaan teknologi.

Pada Februari 2020, DoDmengumumkan prinsip-prinsip untuk penggunaan AI di seluruh organisasi: harus bertanggung jawab, adil, dapat dilacak, andal, dan dapat diatur.

Senada dengan itu, pada 2021 NATO merumuskan prinsip-prinsip serupa, seperti yang dilakukan Inggris pada 2022.

AS memainkan peran utama yang unik di antara sekutu internasionalnya dalam membentuk norma-norma global seputar perilaku militer. Prinsip-prinsip ini memberi sinyal kepada negara-negara seperti Rusia, China, Brasil, dan India tentang bagaimana AS dan sekutunya percaya bahwa penggunaan AI dalam militer harus diatur.

AI militer sangat bergantung pada kemitraan dengan industri swasta, karena teknologi paling canggih telah dikembangkan oleh perusahaan swasta.

Proyek Maven, yang dimulai pada 2017 untuk meningkatkan penggunaan pembelajaran mesin (machine learning) dan integrasi data dalam intelijen militer AS, sangat bergantung pada perusahaan teknologi komersial.

Dewan Inovasi Pertahanan AS mencatat pada tahun 2019 bahwa dalam AI, data, pengetahuan, dan personel kunci semuanya berada di sektor swasta.

Hal ini masih berlaku hingga saat ini. Namun, norma-norma tentang bagaimana AI seharusnya digunakan bergeser dengan cepat, baik di pemerintahan maupun di sebagian besar industri.

Kemunduran di Era Trump

Ketika Trump terpilih kembali pada 2024, banyak pihak di Silicon Valley menyambut prospek pengurangan regulasi. Miliarder investor modal ventura Marc Andreessen, penulis The Techno-Optimist Manifesto, mengklaim kemenangan Trump "terasa seperti tendangan yang lepas dari leher."

Joe Lonsdale, salah satu pendiri perusahaan analitik data berbasis AI Palantir, juga merupakan pendukung Trump yang vokal. Presiden dan salah satu pendiri OpenAI, Greg Brockman, secara pribadi memberikan US$25 juta kepada organisasi pendukung Trump tahun lalu.

Hal ini menunjukkan kemunduran dari inisiatif yang terbentuk di 2019 dan 2020, ketika negara-negara di dunia termasuk AS berupaya untuk mengatur penerapan teknologi, baik secara etika maupun keamanan.

Matinya Demokrasi

Pertanyaan apakah suatu sistem yang didukung AI bersifat etis atau tidak seringkali dipandang sebagai pertanyaan tentang teknologi itu sendiri, bukan tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan.

Dalam pandangan ini, dengan desain yang tepat, kita dapat membuat sistem AI yang secara inheren etis. Ini seringkali mencakup "transparansi algoritma", yaknibersikap jelas dan jujur tentang aturan yang digunakan sistem untuk membuat keputusan. Idenya di sini adalah etika dapat "diintegrasikan" ke dalam aturan-aturan ini.

Gagasan tentang AI militer yang etis juga mengasumsikan bahwa sistem tersebut beroperasi di bawah prinsip-prinsip demokrasi. Gagasan di balik transparansi algoritmik adalah bahwa rakyat harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, karena rakyat pada akhirnya memegang kekuasaan dalam demokrasi.

Sayangnya, dalam rezim yang otoriter, algoritma transparan seakan-akan menjadi fantasi belaka. Tidak ada prioritas yang memastikan warga sipil memiliki kepentingan, dan berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah mereka, bahwa aktivitasnya sesuai dengan hukum.

Dalam konteks ini, keinginan Anthropic untuk melakukan diskusi yang transparan dengan pemerintah tentang batasan etika merupakan contoh praktik demokrasi yang nyata. Perusahaan tersebut mengisyaratkan keinginan untuk komunikasi yang konstruktif.

Sebagai balasannya, pemerintahan Trump pada Jumat (27/2) memberi label Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan", sebuah sebutan langka yang sebelumnya hanya diberikan kepada perusahaan asing.

"Terhitung mulai sekarang, tidak ada kontraktor, pemasok, atau mitra yang berbisnis dengan militer Amerika Serikat yang boleh melakukan aktivitas komersial apa pun dengan Anthropic," tulis Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Anthropic berencana menggugat deklarasi tersebut di pengadilan, karena hal itu dapat memiliki konsekuensi ekonomi dan reputasi yang mendalam bagi perusahaan.

Sementara itu, OpenAI pada dasarnya mengakui bahwa mereka tidak akan memiliki batasan etika, hanya batasan hukum. Akibatnya, mereka terbuka untuk berbisnis dengan pemerintah AS, tetapi menghadapi konsekuensi reputasi tersendiri karena reaksi negatif dari konsumen makin meningkat.

(fab/fab) Add as a preferred
source on Google