Konflik di Timur Tengah Memanas, MPR Minta Pemerintah Pastikan Gejolak Global Tak Bebani Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025). (Sumber: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap masyarakat Indonesia. 

Diketahui, Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai melancarkan serangan tanpa diprovokasi ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).

Menyusul serangan itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran pun (IRGC) pun menutup Selat Hormuz. 

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” katanya di Jakarta, Senin (2/3/2026), via Antara. 

Ia mengatakan Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi strategis dunia sehingga gejolak di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.

Baca Juga: WNI di Dubai Ceritakan Situasi Terkini usai Serangan Iran, Sebut Situasi Sudah Normal Kembali

Eddy menekankan, kondisi itu bisa mendesak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan bahar bakar minyak (BBM). 

Kata dia, gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. 

"Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar, terutama karena nilai impor yang tinggi dan juga adanya kompensasi energi,” jelasnya. 

Ia menyatakan kenaikan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada fiskal negara, tetapi juga menekan daya beli masyarakat dan biaya produksi berbagai sektor. 

Eddy menambahkan, ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal Indonesia menjadi mudah tertekan ketika terjadi krisis global. 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Deni-Muliya

Sumber : Antara