Firman Soebagyo Anggota Komisi IV DPR RI menyampaikan kritik atas rencana Pemerintah mengimpor sekitar seribu ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS).
Kritik itu mengarah pada pernyataan Zulkifli Hasan Menteri Koordinator bidang Pangan yang menyebut beras impor tersebut bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia, tanpa penjelasan mengenai definisi dan peruntukannya.
Menurut Firman, penjelasan Pemerintah sejauh ini malah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena istilah beras khusus terlalu abstrak dan multitafsir.
Tanpa transparansi yang jelas, kebijakan impor pangan di tengah isu ketahanan pangan dan perlindungan petani lokal berpotensi memicu kecurigaan publik.
Dalam keterangannya, hari ini, Selasa (3/3/2026), di Jakarta, Firman meminta Pemerintah terbuka dan menjelaskan untuk apa beras impor dari AS yang disebut khusus oleh Zulhas.
“Kalau bukan untuk konsumsi masyarakat, lalu untuk siapa? Apa kriterianya disebut beras khusus? Apakah untuk kebutuhan industri tertentu, riset, atau segmen pasar tertentu? Pemerintah harus terbuka,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Golkar itu bilang, komunikasi publik Pemerintah dalam isu strategis tidak boleh setengah-setengah.
Pernyataan yang tidak komprehensif berisiko memicu spekulasi liar, dan menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.
“Kalau selevel menteri teknis tidak bisa menjelaskan secara detail dan komprehensif, sebaiknya Pemerintah menunjuk juru bicara yang benar-benar memahami substansi persoalan,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, dan kelautan, Firman mengingatkan kebijakan impor beras bukan sekadar soal kuantitasnya.
Tapi, Isu itu menyentuh sensitivitas nasional terkait kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi Pemerintah mengurangi ketergantungan impor.
Sehingga, penjelasan dari pihak Pemerintah harus berbasis data, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat.
“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, setiap kebijakan impor harus disertai argumentasi yang kuat dan transparan. Tanpa itu, publik akan menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dengan semangat kemandirian pangan yang selama ini digaungkan Pemerintah,” tandas Firman.
Sebelumnya, Senin (2/3/2026), di Kompeks Istana Kepresidenan Jakarta, Zulhas Menko Pangan menyebut, impor seribu ton beras khusus dari AS antara lain berupa Beras Jepang dan Basmati, yang bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Impor tersebut merupakan bagian dari perjanjian tarif resiprokal perdagangan antara Indonesia dan AS yang ditandatangani Prabowo Subianto Presiden RI dengan Donald Trump Presiden AS, bulan Februari 2026, di Washington D.C.(rid/faz)
