JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Tak hanya itu, Prabowo juga disebut menyatakan kesediaannya untuk meresmikan museum tokoh buruh perempuan, Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
“Lalu soal May Day, tadi kami juga mengundang Bapak Prabowo, May Day akan tetap diadakan rencananya di Monas. Lalu tanggal 2 Mei, Bapak Presiden berkenan akan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur,” ujar Andi Gani usai bertemu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Diundang Prabowo, Bahlil hingga AHY Bakal Hadir di Istana Malam Ini
Menurut dia, pertemuan dengan Dasco juga membahas sejumlah persoalan perburuhan, termasuk rencana public hearing terkait RUU Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyinggung persoalan impor mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Andi Gani, Dasco menjelaskan bahwa perusahaan terkait akan membuka investasi besar di Indonesia.
“Kami tadi juga menyampaikan mengenai masalah pickup India, beliau sudah menjelaskan bahwa ternyata perusahaan tersebut akan membuka investasi cukup besar di Indonesia dan ada beberapa penjelasan yang nanti pemerintah akan menjelaskan secara langsung,” ucap dia.
“Soal public hearing, Pak Dasco akan mendorong segera Komisi IX bersama seluruh stakeholder agar secara aktif mengundang buruh dan juga pengusaha supaya ada keseimbangan,” sambungnya.
Sementara itu, Dasco mengungkapkan bahwa rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU PPRT akan dilanjutkan pada 5 Maret 2025 ini.
Sedangkan untuk RUU Ketenagakerjaan akan dimulai selepas hari raya Lebaran 2026.
"Iya jadi memang kalau per tanggal 5 ini kita akan mulai public hearing untuk PPRT dan setelah Lebaran nanti masuk termasuk dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kita adakan public hearing karena ini juga membahas beberapa isu sensitif dan juga harus disepakati oleh pihak-pihak sehingga kita akan adakan secara berkala, demikian," ungkap Dasco di Gedung DPR RI.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
