Pemerintah Lebanon resmi melarang aktivitas militer Hizbullah di tengah eskalasi konflik dengan Israel. Hal itu disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Selasa (3/3).
Aoun menegaskan keputusan kabinet untuk membekukan seluruh kegiatan militer Hizbullah bersifat final dan tidak bisa dibatalkan.
“Tidak ada jalan kembali,” tegasnya, seperti dilaporkan AlJazeera.
Dalam pernyataan di X, Aoun menyebut keputusan itu mewajibkan Hizbullah menyerahkan seluruh persenjataannya kepada negara. Ia menekankan bahwa kewenangan menentukan perang dan damai sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
“Keputusan ini menjaga hak negara Lebanon semata, dan tidak ada pihak lain, untuk memegang keputusan perang dan damai,” ujarnya.
Langkah tegas ini diambil setelah ketegangan lintas perbatasan kembali memanas. Hizbullah menembakkan roket ke Israel sebagai respons atas perang Israel-AS terhadap Iran. Ini adalah aksi pertama mereka dalam lebih dari setahun.
Israel kemudian membalas dengan ratusan serangan ke wilayah Lebanon, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Sedikitnya 52 orang dilaporkan tewas akibat serangan balasan tersebut.
Di tengah tekanan itu, AlJazeera mengungkapkan pernyataan pejabat senior Hizbullah, Mahmoud Qmati, bahwa kelompoknya tak punya pilihan selain kembali mengangkat senjata.
“Israel menginginkan perang terbuka, maka biarlah ini menjadi perang terbuka,” katanya, seraya menyebut, “era kesabaran telah berakhir.”
Pernyataan keras itu memperlihatkan jurang sikap antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah kian melebar, sekaligus menandai fase baru konflik yang berpotensi semakin meluas di kawasan.
Hizbullah merupakan partai politik dan kelompok bersenjata di Lebanon yang berafiliasi dengan Iran, yang saat ini sedang diserang oleh Israel dan AS.
