Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi merespons terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Insiden hukum ini menjadi sorotan tajam lantaran merupakan bagian dari rentetan kejatuhan tujuh pejabat publik dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.
Luthfi menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik di wilayah Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa (03/03/2026)
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi.
Dia menambahkan setiap kepala daerah wajib memegang teguh sumpah jabatan serta menjauhi segala bentuk praktik melanggar hukum yang dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebelumnya diamankan oleh tim penindak KPK di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan dugaan suap pada berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, para pihak terkait telah dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sesuai prosedur KUHAP.
Kasus ini menambah daftar panjang intervensi hukum yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hingga awal Maret 2026, lembaga tersebut tercatat telah melakukan tujuh kali OTT yang menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pemeriksaan pajak, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pengisian jabatan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai efisiensi birokrasi dan risiko terhadap iklim investasi di tingkat daerah.
Baca Juga
- KPK Gelar OTT di Pekalongan, 3 Orang Diamankan terkait Kasus Pengadaan
- Daftar Mobil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Kena OTT KPK, Total Kekayaan Rp85,62 Miliar
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Ini Profil dan Jejak Kariernya
Menanggapi situasi yang berkembang, Gubernur Jawa Tengah mengaku telah berulang kali memberikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tetap berada di jalur hukum. Fokus utama Pemerintah Provinsi saat ini adalah memastikan bahwa insiden hukum tersebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegas Luthfi. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci utama untuk menghindari jerat tindak pidana korupsi yang selama ini kerap melibatkan pimpinan daerah.
Sosok Fadia Arafiq sendiri memiliki rekam jejak yang cukup dikenal publik, bertransformasi dari dunia hiburan menjadi politisi yang menjabat sebagai Wakil Bupati (2011–2016) hingga terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2026 dan terpilih kembali untuk 2025–2030.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait untuk memastikan pelayanan publik di Pekalongan tetap berjalan normal. Langkah-langkah administratif segera disiapkan guna mengisi kekosongan kepemimpinan sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
