JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari Board of Peace (BoP), jika lembaga tersebut justru memperluas perang dan bukan menghadirkan perdamaian.
Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menanggapi munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menyusul agresi militer ke Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh. Karena mestinya damai malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran
Menurut Hidayat, sejak awal BoP disebut dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik lainnya.
Namun, Dia menilai kondisi yang terjadi saat ini justru berlawanan dengan tujuan tersebut.
“BoP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lain. Tapi ternyata justru sekarang justru yang menciptakan BoP justru malah mengembangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan,” kata Hidayat.
Baca juga: Indonesia Bisa Minta BoP Ambil Tindakan Darurat Terkait Serangan Israel ke Iran
Dia juga menilai legitimasi moral BOP patut dipertanyakan apabila perang tidak kunjung dihentikan.
“Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan,” kata dia.
Hidayat kemudian menyinggung kembali sikap pemerintah yang sempat menyatakan kesiapan untuk mengambil opsi keluar dari BOP, apabila tujuan utama organisasi tersebut tidak terealisasi.
“Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para mantan Menlu, Pak Wamenlu kan disampaikan oleh Kemenlu atau oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari BoP kalau ternyata BoP tidak merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama,” tutur Hidayat.
Tujuan utama itu, lanjut Hidayat, antara lain menghentikan perang, menghadirkan bantuan kemanusiaan, serta menciptakan kondisi agar Palestina dapat merdeka.
“Nah, kalau ternyata perang malah enggak dihentikan malah diperlebar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang, untuk kemudian masuk BOP untuk menghentikan perang. Masuk BOP untuk menghadirkan perdamaian, masuk BOP untuk membela Palestina merdeka,” ucapnya.
“Jadi saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP,” pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
