REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana meskipun saat ini situasi di kawasan Timur Tengah tengah memanas akibat serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Jauhar Mustofa, menyampaikan, belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Sejauh ini masih sama, belum (ada perubahan jadwal keberangkatan haji -Red)," ujar Jauhar, Rabu (4/3/2026).
Sampai saat ini, belum ada surat edaran (SE) maupun kebijakan khusus yang mengubah skema persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemberangkatan kloter pertama jamaah haji dari embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo tetap dijadwalkan sesuai rencana dan akan dimulai pada 21 April mendatang.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"Masih sesuai jadwal," ungkapnya.
Penerbangan Rute Indonesia–Arab Saudi, baik melalui Jeddah maupun Madinah, disebutnya masih berjalan normal. Sebagai langkah antisipasi jika eskalasi konflik berdampak pada jadwal penerbangan, Jauhar mengatakan, Kantor Urusan Haji (KUH) bersama KBRI di Riyadh dan Jeddah telah membentuk tiga tim khusus.
Tim tersebut disiagakan di bandara untuk memantau sekaligus mendampingi jemaah Indonesia, terutama yang akan kembali ke Tanah Air. Selain itu juga memastikan tidak ada jamaah yang terlantar jika terjadi gangguan penerbangan.
"Tim ini bertugas memantau sekaligus mendampingi jemaah Indonesia, terutama yang akan pulang ke Indonesia. Jadi kalau ada pembatalan atau kendala, bisa langsung ditangani," kata dia.
Pihaknya berharap ketegangan di Timur Tengah tidak meluas hingga mengganggu aktivitas ibadah jamaah Indonesia, mengingat sebentar lagi musim haji.
"Kita berharap tidak sampai berdampak luas kepada jemaah kita, baik umrah maupun haji," ucapnya.
Sebelumnya, diberitakan kuota haji reguler DIY pada 2026 bertambah 601 orang menjadi 3.748 jamaah, dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.147 jamaah. Penambahan tersebut seiring penerapan skema pembagian kuota berbasis daftar tunggu antarprovinsi.
"Tahun kemarin kita punya kuota 3.147, tahun ini kita mendapatkan tambahan, limpahan dari provinsi lain itu 601, sehingga total kuota Jogja 3.748," ucapnya beberapa lalu.
Jauhar menegaskan tambahan kuota tersebut bukan berasal dari satu provinsi tertentu, melainkan akumulasi dari sejumlah provinsi yang kuotanya dikurangi karena penyesuaian berdasarkan daftar tunggu. Skema yang baru diterapkan itu disebutnya lebih adil, pasalnya sebelum penerapan skema baru, masa tunggu haji antarprovinsi sangat timpang.
