Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sekitar 75% perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memenuhi ketentuan free float sebesar 15% dalam satu tahun pertama penerapan kebijakan tersebut.
Hal itu diungkapkan Penjabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi. Dia mengatakan, dari total hampir 1.960 emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia, sekitar 70–75% emiten diperkirakan dapat memenuhi ketentuan free float minimum 15% pada akhir tahun pertama.
Hasan menjelaskan, angka tersebut adalah proyeksi dari emiten yang saat ini telah memenuhi ketentuan ditambah perusahaan yang diperkirakan melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya setelah aturan berlaku.
“Dari total tadi ya, dari total existing emiten saat ini demikian bertahap sampai tahun ketiga nanti,” kata Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3).
Dia menuturkan, OJK segera memfinalisasi aturan terkait peningkatan free float. Setelah itu, pihaknya akan mendorong penerbitan ketentuan tersebut melalui revisi Peraturan I-A di BEI.
Secara prinsip, kata dia, regulator dan pemangku kepentingan sepakat untuk meningkatkan batas minimum free float menjadi 15%. Namun, terkait waktu implementasinya, otoritas akan berkoordinasi dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dari sisi emiten, hingga komunitas investor dan perusahaan efek.
Hal itu untuk mengukur kapasitas dan daya serap pasar terhadap peningkatan free float secara bertahap. Hasan juga menjelaskan kebijakan tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah tahapan atau milestone, yakni target pencapaian pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, regulator juga akan menyiapkan exit policy yang disesuaikan dengan kemampuan serta daya serap pasar.
Menurutnya, pada tahun pertama implementasi, regulator akan mengukur berapa banyak emiten yang siap meningkatkan porsi saham beredar di publik dan menilai kapasitas penyerapan dari sisi investor. Hasil evaluasi tersebut nantinya, kata Hasan, akan menjadi dasar dalam menetapkan target peningkatan free float pada tahap-tahap berikutnya.
“Misalnya di satu tahun pertama minimum sudah akan ada peningkatan berapa jumlah emiten, berapa persentase dari market cap yang akan sudah di minimum 15%,” ucapnya.
OJK Akan Beri Notasi KhususSebelumnya, OJK menegaskan akan memberikan tanda atau notasi khusus bagi 267 yang belum mencapai free float 15%.
Free float adalah porsi saham perusahaan terbuka atau emiten yang dimiliki oleh publik dan tersedia untuk diperdagangkan secara bebas, tidak termasuk saham yang dikuasai pengendali, direksi, komisaris, atau karyawan.
OJK menetapkan kenaikan batas free float menjadi minimal 15% untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar, yang akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun.
Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pemberian tanda ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, notasi khusus akan menjadi informasi tambahan bagi pelaku pasar untuk membedakan saham dengan tingkat kepemilikan publik yang telah memenuhi ketentuan dan yang belum. Menurut dia, langkah ini memudahkan investor dalam memilih saham yang akan diinvestasikan.
Kebijakan ini dinilai sangat bermanfaat, terutama bagi investor ritel, karena membantu untuk mengetahui saham yang sudah memiliki free float di atas 15% dan yang belum.
“Jadi ini sesuatu yang baru dan rasanya sangat bermanfaat untuk investor, terutama investor retail di Indonesia,” kata Kiki dalam konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Jumat (20/2).
