Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra menyarankan agar polemik terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diarahkan kepada Sekretaris Kabinet, melainkan dibahas secara terbuka di internal DPR.
Hal itu disampaikan Habiburokhman merespons tantangan debat yang dilayangkan oleh Adian Napitupulu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan kepada Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet terkait pembahasan anggaran MBG dalam APBN.
Menurut Habiburokhman, lebih baik Adian debat dengan Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR yang juga dari fraksi PDI Perjuangan.
“Daripada menantang debat Seskab Teddy, sebaiknya Adian menantang debat terlebih dahulu Buya Said Abdullah Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtainya. Atau akan lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri sebagai anggota DPR yang ikut menyetujui APBN,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Kata dia, Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR telah secara terbuka menyatakan bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 dan 2026.
“Kita tahu Buya Said Abdullah sudah menjelaskan bahwa anggaran MBG dibahas bersama sejak awal dan disetujui dalam APBN 2025 dan 2026. Seluruh fraksi, termasuk Adian Napitupulu, menyetujui APBN tersebut,” tegasnya.
Habiburokhman menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya tidak perlu terjadi karena proses penganggaran telah melalui mekanisme konstitusional dan disepakati bersama.
“Nilai seorang politisi itu ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung lalu membabi buta menyerang kebijakan yang sebelumnya ikut disetujui,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penganggaran MBG di sektor pendidikan memiliki dasar yang kuat, karena penerima manfaat program tersebut adalah para siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional.
“Masuknya MBG dalam anggaran pendidikan punya alasan yang jelas. Penerimanya adalah siswa. Dan tidak ada alokasi yang lebih penting yang dihapus. Yang dilakukan justru menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dan rawan korupsi,” ungkapnya.
Habiburokhman menegaskan, saat ini yang lebih penting adalah memastikan implementasi program berjalan baik dan tepat sasaran.
“Persetujuan anggaran itu sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama adalah mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan. MBG adalah program yang sangat berguna bagi anak-anak kita,” pungkasnya. (faz/ipg)
