Direktur Jenderal Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) Rafael Gossi menyebut Iran tidak sedang mempersiapkan senjata nuklir. Pernyataan Grossi ini berlawanan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menggunakan alasan Iran menjadi ancaman karena memiliki senjata nuklir.
Hal ini terungkap dalam wawancara jurnalis CNN Becky Anderson dengan Grossi. Ketika ditanya mengenai apakah Iran sedang membangun bom nuklir, Rafael Grossi menjawab, "Tidak."
Grossi mengatakan serangan AS terhadap infrastruktur nuklir Iran pada Juni lalu telah membuat kerusakan besar. Karena itu, program nuklir Teheran bisa dikatakan dibekukan bahkan hampir berhenti sama sekali.
"Ada banyak faktor di Iran yang menimbulkan kekhawatiran serius, termasuk penumpukan yang tidak beralasan atas jumlah besar bahan (uranium) hampir setara militer dan kurangnya transparansi dalam inspeksi," ujar Grossi.
Namun, IAEA tidak memiliki informasi yang menunjukkan adanya program terstruktur dan sistematis untuk membangun atau mengembangkan senjata nuklir di Iran.
“Kita harus menyeimbangkan kedua hal ini. Ya, (ada) banyak alasan untuk khawatir, tetapi tidak akan ada bom (di Iran) besok atau lusa,” kata Grossi.
Menurutnya, AS dan Israel mungkin memiliki kesan semua aktivitas Iran bertujuan langsung dan secara langsung untuk memproduksi senjata nuklir.
“Kami dari IAEA tidak bertugas untuk menilai niat. Ada alasan untuk khawatir, tetapi lini masa ini mungkin sedikit subjektif.”
Serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah Agresi TerencanaDuta Besar Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengatakan serangan gabungan Israel dan AS terhadap negaranya sebagai serangan militer yang disengaja dan tanpa provokasi, serta “tindakan agresi yang direncanakan”.
Iravani, yang berbicara di luar ruang sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa (3/3), mengatakan serangan tersebut menewaskan ratusan warga sipil tak bersalah dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB.
Mengacu pada meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Iravani mengatakan penargetan pejabat tertinggi negara anggota PBB yang berdaulat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan serangan langsung terhadap kesetaraan kedaulatan yang mengancam sistem internasional secara keseluruhan.
Duta Besar tersebut membantah klaim bahwa Iran merupakan ancaman yang mendesak dan mengatakan bahwa program nuklir negara tersebut bersifat sepenuhnya damai. "Penggunaan kekuatan oleh Iran, sah, diperlukan, dan proporsional sebagai tindakan pertahanan diri," ujar Iravani, seperti dikutip laman UN.org.
