Kementerian ESDM buka suara terkait pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) produksi nikel tahun 2026 yang disebut berujung pada terhentinya operasi (shutdown) beberapa smelter nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno, mengatakan RKAB produksi nikel yang ditetapkan pada kisaran 260-270 juta ton pada tahun ini masih dalam proses penerbitan. Sementara itu, kebutuhan bijih nikel untuk industri pengolahan mencapai 310 juta ton tahun ini. Untuk itu, sisa kebutuhan akan dipenuhi dengan impor dari Filipina.
"(Kebutuhan industri smelter) 310 juta ton. Ya kemungkinan impor dari Filipina. Tapi selama ini sudah ada kan, impor kan selalu ada. Sekitar 15-20 persen," ungkap Tri saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, dikutip pada Rabu (4/3).
Meski begitu, Tri mengaku belum mendapatkan informasi terkait beberapa smelter nikel yang mengalami shutdown karena masalah pasokan. Dia juga belum bisa memastikan apakah alasan berhentinya operasi itu karena pemangkasan RKAB.
"Saya banyak banget ya informasi yang itu, tapi belum tahu yang sebelah mana," ujar Tri.
Tri memastikan pemerintah tetap membuka peluang bagi pertambangan mengajukan revisi RKAB pada paruh kedua tahun ini. Hanya saja, dia tidak mau menyebutkan berapa kemungkinan kenaikan target produksi melalui revisi tersebut.
"Revisi kan di regulasi memang ada, tapi revisinya seberapa persen, nah kita lihat sambil lihat. Kalau selama regulasi yang sekarang, ya semester II," tutur Tri.
Tri menjelaskan kebijakan pemangkasan RKAB bertujuan untuk mempertahankan cadangan nikel Indonesia yang saat ini hanya 5 miliar ton. Jika tidak ada penambahan cadangan baru, maka hanya butuh 20 tahun sampai cadangan tersebut habis.
"Kalau terus-terusan terus habis itu kita ibaratnya dikuras terus-terusan, kita enggak sampai 20 tahun habis. Selesai. Nah ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem," tutur Tri.
Tri menuturkan saat ini 65 persen produksi nikel global berasal dari Indonesia. Sehingga jika tidak dikontrol, maka dunia akan mengalami kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang biasanya diikuti oleh anjloknya harga komoditas tersebut.
"Oleh karena itu kita coba untuk mengontrol. Ini kita yang punya barang tapi kita enggak bisa ngapa-ngapain, oh ternyata oversupply kemarin sekitar 250 ribu ton. Jadi kita berusaha untuk ke sana, mudah-mudahan kita dari sisi cadangan kita relatif kuat nantinya dengan penemuan cadangan baru," tutur Tri.
Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menerima keputusan pengurangan kuota produksi nikel dalam RKAB 2026. Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan supply-demand, stabilitas harga, serta keberlanjutan industri nikel Indonesia.
"Kami juga terus mendorong komunikasi yang konstruktif antara pelaku usaha dan regulator agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing global," kata Meidy dalam keterangannya.
Berdasarkan laporan International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel global pada 2026 diproyeksikan mengalami surplus sebesar 261 ribu ton. Bahkan, setelah penyesuaian RKAB menjadi sekitar 250 juta ton, pasar masih menunjukkan surplus 89 ribu ton.
Namun, Meidy menjelaskan perusahaan pertambangan secara umum memiliki mekanisme untuk mengajukan revisi RKAB sesuai kebutuhan operasional setiap tahunnya, meskipun keputusan akhir revisi dan jumlah tambahan kuota berada di tangan pemerintah.
Meidy juga sempat mengungkapkan terkait kondisi 3 smelter nikel yang terpaksa berhenti operasi pada akhir tahun 2025 dan awal 2026. Namun, dia menegaskan bahwa kondisi ini tidak berkaitan dengan pemangkasan RKAB.
Adapun tiga smelter tersebut yakni PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) di Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah.
"Saya juga perlu meluruskan bahwa saya tidak pernah menyampaikan bahwa pemangkasan RKAB menyebabkan tiga smelter shutdown. Pernyataan tersebut adalah informasi operasional perusahaan dan tidak dikaitkan sebagai akibat langsung dari kebijakan RKAB," ungkap Meidy.
Meidy menjelaskan, smelter PT GNI berencana melakukan service atau maintenance terhadap 5 line produksi pada 2026. Kemudian smelter PT Huadi Nickel menghentikan produksi sejak akhir tahun 2025, serta smelter PT Wanxiang melakukan penghentian pada beberapa line sejak akhir 2025.
