Jemaah Umrah Terjebak di Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Evakuasi

harianfajar
3 jam lalu
Cover Berita

MAKASSAR, FAJAR–Sejumlaah jemaah umrah asal Indonesia terjebak di Timur Tengah. Mereka tak bisa balik ke Indonesia.

Ini terutama dialami jemaah umrah yang ke Tanah Suci menggunakan pesawat transit. Mereka paling merasakan dampak agresi Israel-Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Mereka terdampar di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah karena maskapai yang mereka naiki tak bisa melanjutkan perjalanan. Meski mereka mendapatkan refund atau pengembalian biaya tiket, persoalannya, tiket penerbangan untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia rata-rata saat ini sangat mahal.

“Jemaah ada yang uangnya terbatas, kesulitan membeli tiket pulang ke tanah air yang rata-rata harganya tinggi,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dilansir Jawa Pos (grup FAJAR), Selasa, 3 Maret 2026.

“Banyak dari mereka yang tidak mempersiapkan uang banyak karena sejak awal tidak mengira ada biaya tambahan akibat perang di Timur Tengah,” sambung Dahnil.

Kemenhaj belum merekap data mereka yang terdampar di bandara transit. Sementara itu, jemaah yang masih ada di Saudi berjumlah 58.876 orang. Jemaah yang menggunakan penerbangan direct atau langsung dari Saudi ke Indonesia tidak mengalami masalah.

Sedangkan jemaah yang memakai penerbangan transit juga terkendala karena pesawat mereka masih harus transit di wilayah Teluk yang wilayah udaranya tengah genting akibat saling serang antara Iran dan Israel serta AS. Misalnya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pemerintah mulai menyiapkan skenario darurat jika eskalasi perang di Timur Tengah meningkat. “Analisis Kementerian Luar Negeri, variabel menurunnya eskalasi lebih kecil ketimbang variabel meningkatnya eskalasi,” jelas Dahnil.

Pemerintah telah menyiapkan dua unit pesawat Garuda. Kedua pesawat tersebut digunakan secara khusus untuk menjalankan evakuasi WNI di Timur Tengah jika eskalasi perang makin membahayakan.

Misi evakuasi WNI itu termasuk jemaah umrah yang terjebak dan tidak bisa kembali ke tanah air. Namun, keputusan baru akan diambil saat eskalasi ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat.

Kemenag sudah berkoordinasi dengan Kemenlu dan Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah tersebut diminta untuk menambah penerbangan guna menjemput para jemaah yang tertahan.

Dahnil memberikan catatan kepada Garuda agar tidak memasang harga tiket yang terlalu mahal. “Karena ada misi kemanusiaan juga,” katanya.

Di sisi lain, Kemenhaj kembali menyampaikan imbauan kepada calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan. “Ini bukan larangan. Ini imbauan,” jelasnya.

Pada periode Maret sampai April nanti, jumlah keberangkatan jemaah umrah Indonesia sekitar 43 ribu orang. Jika ditambah dengan umrah mandiri, jumlahnya bisa tembus 50 ribu orang lebih.

Makin Resah

Imbauan pemerintah agar jemaah menunda keberangkatan umrah memicu kekhawatiran jemaah di Sulsel. Bahkan, ada rombongan jemaah asal Kabupaten Pangkep yang dijadwalkan berangkat pada 9 Maret 2026.

Kini, mereka waswas jadwal perjalanan mereka berpotensi batal. Salah seorang calon jemaah umrah asal Kabupaten Pangkep, Suci, mengaku yang akan berangkat pekan depan.

“Kita sudah waswas karena mau berangkat umrah tanggal 9, tetapi kondisi di sana seperti itu dan di travel juga sudah mulai bahas,” ungkap Suci.

Pihaknya berharap agar situasi di Timur Tengah bisa kembali normal agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan baik. “Karena sudah ada jadwal berangkat juga tetapi kita menunggu informasi kalau seperti ini kondisi sekarang,” katanya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.

“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” kata Dahnil.

Posisi RI

Pengamat hubungan internasional Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla menilai, jika dilihat dari sisi politik internasional, konflik AS-Israel vs Iran ini tidak hanya berkaitan dengan isu nuklir. Ada kepentingan geopolitik dan ideologi.

Sistem politik Iran yang berbasis konsep Wilayat Al-Faqih, yaitu wilayah kepemimpinan ulama, memiliki struktur kelembagaan yang kuat. Itu sebabnya, perubahan figur kepemimpinan tidak serta-merta mengubah arah kebijakan negara, termasuk setelah tewasnya pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei.

“Sikap Iran merupakan sikap kelembagaan, bukan semata sikap individu pemimpin. Selama sistem itu masih bertahan, kebijakan konfrontatif berpotensi terus berlangsung,” ujarnya.

Konflik ini dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Selain kepentingan Amerika dan Israel, ada juga kepentingan Rusia dan China, yang selama ini dikenal memiliki kedekatan hubungan dengan Iran. Sehingga, kondisi ini dinilai berpotensi memperluas ketegangan dalam skala global.

“Timur Tengah sejak lama menjadi arena rivalitas negara-negara besar. Karena itu, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut selalu memiliki dimensi geopolitik yang luas,” lanjutnya.

Sejumlah kelompok di kawasan yang memiliki relasi dengan Iran juga berpotensi terlibat apabila konflik meluas. Kondisi ini dapat memperpanjang ketidakpastian di Timur Tengah.

Ditambah lagi dengan dinamika politik di internal Iran sendiri. Ada kelompok oposisi yang menentang pemerintahan saat ini dan itu diduga mendapat dukungan dari Amerika. Namun begitu, pemerintahan Iran telah mengakar sejak Revolusi 1979, sehingga upaya perubahan dari dalam juga bukan perkara mudah.

Terkait posisi Indonesia, Adi mendorong agar pemerintah mampu mengambil inisiatif diplomatik sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam percaturan global. Akan tetapi tidak boleh terjebak dalam kepentingan kekuatan besar yang dapat merugikan kepentingan Indonesia sendiri.

“Indonesia harus tetap berperan dalam mendorong perdamaian dan menjaga kedaulatan negara-negara. Sekaligus mempertimbangkan kapasitas dan kepentingan nasional secara realistis,” terangnya. (fit-wid-wan/ttg/jpg/zuk)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Hadiri Exit Meeting Pemeriksaan Interim LKPD TA 2025 bersama BPK Sulsel, Bupati Jeneponto Tegaskan ini
• 22 jam laluterkini.id
thumb
Jokowi dan Gibran Semobil usai Bertemu Prabowo di Istana
• 14 jam laluviva.co.id
thumb
Pemerintah Imbau Tunda Keberangkatan Umrah, Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
• 10 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Bahlil Tegaskan Pertalite Tetap Rp10.000 per Liter Meski Harga Minyak Dunia Melonjak
• 19 jam laluidxchannel.com
thumb
Mudik Gratis Angkutan Laut Pemprov DKI Jakarta 2026 Akan Dibuka, Ini Jadwal, Syarat, dan Tujuannya
• 2 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.