Grid.ID - Sebanyak 42 jembatan di Jabar terancam roboh. Dedi Mulyadi langsung perintahkan ini untuk rehabilitasi darurat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bereaksi keras setelah menerima laporan kondisi infrastruktur provinsi yang memprihatinkan. Sebanyak 42 jembatan milik Pemprov Jabar dilaporkan dalam kondisi kritis dan terancam roboh karena minimnya pemeliharaan selama lima tahun terakhir.
Terbaru, 42 jembatan di Jabar terancam roboh. Dedi Mulyadi langsung perintahkan ini untuk rehabilitasi darurat.
Untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini merancang skema utang daerah senilai Rp2 triliun guna mempercepat perbaikan jalan dan jembatan di seluruh kawasan Jawa Barat.
Status Darurat Jembatan: Puluhan Terancam Ambruk
Dari 1.381 jembatan yang menjadi tanggung jawab provinsi, hasil pemeriksaan menemukan 42 jembatan dalam kondisi sangat rawan dan berpotensi runtuh apabila tidak segera diganti. Dedi Mulyadi menyoroti usia sejumlah jembatan yang telah melampaui batas kelayakan teknis.
“Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan. Selama lima tahun terakhir hampir tidak ada pembangunan jembatan, hanya satu di Sodongkopo itu pun tertunda. Ini yang membuat beban kerusakan menumpuk sekarang,” tegas Dedi di Bandung, dikutip dari TribunJabar.id.
Dibutuhkan Rp395 Miliar untuk Tindakan Mendesak
Merujuk data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), dana yang diperlukan untuk penanganan cepat jembatan-jembatan kritis itu mencapai Rp395 miliar. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas utama yang direncanakan dibiayai lewat skema pinjaman daerah tahun 2026, setelah dibahas bersama DPRD Jawa Barat.
Gambaran Kondisi Infrastruktur Jabar
Kepala DBMPR Jawa Barat, Agung Wahyudi, menyampaikan bahwa walaupun terdapat puluhan jembatan dalam kondisi memprihatinkan, sebagian besar jembatan milik provinsi yakni 1.123 unit masih tergolong layak. Meski demikian, perbaikan terhadap jembatan berisiko tinggi tidak dapat ditunda demi memastikan kelancaran konektivitas antarwilayah.
"Peningkatan kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan pengawasan ketat. Langkah pembiayaan melalui pinjaman daerah ini diharapkan mempercepat penanganan titik-titik kritis tersebut," ujar Agung.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengusulkan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) guna mendanai sejumlah proyek infrastruktur berskala besar.
Langkah tersebut diambil di tengah tekanan anggaran yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026. Tercatat, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hingga Rp2,458 triliun, sehingga kemampuan belanja daerah pun mengalami penurunan signifikan.
"Alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun," kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip dari Kompas.com.
Pertimbangan Pengajuan Pinjaman
Dedi secara terbuka menyampaikan alasan di balik keputusan tersebut. Ia mengakui bahwa pengajuan pinjaman dilakukan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek prioritas.
"Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Namun, hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar," ujarnya.
Menurut Dedi, pinjaman itu akan difokuskan untuk proyek-proyek strategis yang dinilai mendesak, seperti pembangunan underpass di Kota Cimahi dan jembatan layang (flyover).
"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass," tutur Dedi. (*)
Artikel Asli
