REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berlangsung di tengah bulan suci Ramadan menuai gelombang protes dari sejumlah orang tua siswa. Anggota Komisi IX DPR RI Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait program MBG.
Hal itu menyusul temuan menu yang dianggap tidak layak dan jauh dari standar gizi yang dijanjikan. Anggota Fraksi PKB DPR RI itu menyampaikan, Ramadan seharusnya menjadi momentum peningkatan kualitas asupan bagi anak-anak yang berpuasa, bukan justru menjadi alasan penurunan standar.
- BGN: Berita-Berita Miring Soal Menu MBG Ramadhan Itu Hoaks
- Zulhas Heran Ada Sekolah Protes Menu MBG Lewat Youtube, Kenapa tidak SPPG Langsung?
- Kritik terhadap MBG Dinilai Tak Sejalan dengan Fakta APBN
Dia menyayangkan munculnya laporan dari berbagai daerah mengenai paket makanan yang nilai ekonominya ditaksir bahkan tidak menyentuh angka Rp 10 ribu. "Jangan sampai program ini justru menimbulkan keluhan dan kekecewaan di masyarakat. Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas," ucap Neng Eem di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dia ingin Ramadan justru program MBG menjadi harapan yang dinantikan anak-anak. "Justru harus menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak," ujar Neng Eem.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Laporan miring program MBG muncul dari sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Orang tua siswa mengeluhkan paket MBG yang hanya berisi kacang goreng, roti abon, susu kotak kecil, telur rebus, dan sebutir jeruk. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Lumajang, saat siswa hanya menerima susu 125 ml, telur asin, dan jeruk mentah.
Neng Eem menekankan, persoalan itu bukan sekadar masalah tampilan tidak menarik, melainkan indikasi ketidakpatuhan terhadap pedoman anggaran dan standar kalori nasional. "Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pembinaan hingga sanksi administratif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai keluhan masyarakat dianggap angin lalu," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Neng Eem meminta BGN segera menyusun standar khusus menu Ramadan. Standar tersebut harus mencakup daya tahan makanan agar tetap layak dikonsumsi saat berbuka, komposisi gizi yang seimbang, hingga transparansi nilai paket di setiap daerah.
Menurut Neng Eem, pengawasan ketat diperlukan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar mendarat di piring siswa dalam bentuk nutrisi yang berkualitas, bukan sekadar pelengkap formalitas. "Anak-anak yang berpuasa tetap membutuhkan asupan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi belajar," jelasnya.
Neng Eem ingin masalah itu diatasi cepat dan tidak boleh berulang dikeluhkan masyarakat. "Kami butuh langkah cepat agar ada kejelasan komposisi gizi dan nilai kalori yang cukup,” kata Neng Eem.
()
