JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, merevisi prospek peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Revisi menjadi peringatan serius atas meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan risiko tata kelola fiskal.
Fitch dalam pengumuman resmi, Rabu (4/3/2026), menyebutkan, perubahan prospek tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan di Indonesia. Faktor lain adalah tergerusnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi di tengah menguatnya sentralisasi pengambilan keputusan.
Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, serta memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal.
Fitch memperkirakan pemerintah masih akan mempertahankan kebijakan fiskal yang berhati-hati, termasuk mematuhi batas defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, fokus pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mendorong belanja sosial yang lebih besar berisiko melonggarkan bauran kebijakan fiskal dan moneter.
Lembaga itu memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 mencapai 2,9 persen dari PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen. Tekanan belanja dinilai tetap tinggi, termasuk untuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai 1,3 persen dari PDB sepanjang 2025–2029. Rencana percepatan belanja pada semester I-2026 juga dinilai meningkatkan risiko pelebaran defisit.
Di sisi penerimaan, Fitch menilai rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB masih rendah, rata-rata 13,3 persen pada 2026–2027. Ini jauh di bawah median negara berperingkat BBB sebesar 25,5 persen.
Pelemahan penerimaan pada 2025 dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan pajak, pembatalan kenaikan tarif PPN, pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, serta restitusi pajak.
Beban bunga utang yang diperkirakan mencapai 17 persen dari total pendapatan pemerintah pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok negara BBB.
Kendati demikian, Fitch mempertahankan peringkat BBB. Pertimbangannya adalah rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif tinggi sekitar 5 persen pada 2026–2027, serta rasio utang pemerintah yang diproyeksikan 41 persen dari PDB pada 2026.
Namun, beban bunga utang yang diperkirakan mencapai 17 persen dari total pendapatan pemerintah pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok negara BBB.
Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, memastikan pelaksanaan pembiayaan APBN 2026 berada di jalur yang tepat, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp 105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 sebesar 29,6 persen.
Adapun realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.
”Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ujar Juda.
Sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga tetap terjaga pada level yang stabil.
“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” kata Juda.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai catatan Fitch mengenai ketidakpastian kebijakan dan sentralisasi keputusan merupakan peringatan serius terhadap tata kelola ekonomi nasional.
Menurut dia, pasar tidak menyukai kejutan. Sementara, sentralisasi keputusan tanpa mekanisme check and balances serta transparansi berpotensi meningkatkan risiko perubahan kebijakan secara mendadak.
“Kondisi tersebut dapat mendorong investor menaikkan premi risiko Indonesia sehingga imbal hasil surat utang negara berpotensi meningkat,” ujarnya.
Jika anggaran besar dialokasikan untuk proyek yang diputuskan secara sentralistik tanpa uji kelayakan memadai, pasar dapat menilainya sebagai pemborosan sistematis.
Ia juga mengingatkan, kredibilitas fiskal tidak semata diukur dari defisit yang terjaga di bawah 3 persen PDB, tetapi juga dari kualitas dan transparansi belanja. Jika anggaran besar dialokasikan untuk proyek yang diputuskan secara sentralistik tanpa uji kelayakan memadai, pasar dapat menilainya sebagai pemborosan sistematis.
Penurunan bobot prospek menjadi negatif, Ronny melanjutkan, kerap menjadi tahap awal sebelum penurunan peringkat (downgrade). Ini akan terjadi jika risiko yang disoroti tidak direspons dengan perbaikan kebijakan. Ketidakpastian yang berlarut dapat memicu arus modal keluar dan meningkatkan beban utang akibat kenaikan biaya pinjaman.
Dengan outlook negatif, tekanan terhadap pengelolaan APBN ke depan diperkirakan meningkat. Pemerintah dituntut menjaga disiplin fiskal sekaligus memperkuat transparansi dan kredibilitas kebijakan agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga dan peringkat investasi Indonesia tidak tergerus.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan, Fitch Ratings merubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan sejumlah catatan. Fitch menyatakan prospek berpotensi kembali stabil apabila stabilitas makroekonomi terjaga melalui konsistensi dan disiplin kebijakan.
"Dengan fondasi ekonomi yang dinilai kuat, disiplin fiskal yang tetap terjaga, serta reformasi struktural yang terus berlanjut, Indonesia diyakini tetap berada di jalur positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah," ujarnya.
Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal sesuai amanat undang-undang, serta memperbaiki iklim usaha melalui langkah debottlenecking dan deregulasi guna mendorong investasi dan akselerasi pertumbuhan. Reformasi struktural juga terus diperkuat untuk meningkatkan daya tahan ekonomi.
Sejumlah indikator, Deni melanjutkan, menunjukkan perbaikan. Setelah mencatat pertumbuhan 5,39 persen pada triwulan IV-2025, berbagai indikator pada awal 2026 menunjukkan momentum positif. Indikator yang dimaksud antara lain indeks kepercayaan konsumen, purchasing managers’ index (PMI), konsumsi listrik sektor bisnis dan industri, serta penjualan kendaraan.
Terkait fiskal, masih menurut Deni, perbaikan juga terlihat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara pada Januari 2026 tumbuh 9,5 persen secara tahunan (yoy) dan Februari tumbuh 12,8 persen (yoy).
Pertumbuhan ini ditopang pertumbuhan penerimaan pajak 30,7 persen (yoy) pada Januari dan 30,4 persen (yoy) pada Februari. Belanja negara juga tercatat tumbuh 25,7 persen (yoy) pada Januari dan 41,9 persen (yoy) pada Februari.
Percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga.
"Percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga," lanjut Deni.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga akselerasi pertumbuhan dalam jangka menengah tanpa mengorbankan stabilitas. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan diprioritaskan untuk menjaga kepercayaan pasar serta memastikan program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.
