JAKARTA - Masyarakat Indonesia kerap merasa seluruh produk yang beredar sudah pasti halal, karena mayoritas penduduknya muslim. Padahal, kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag Abu Rokhmad, saat menghadiri Halal Goes to Campus, di Auditorium Bale Sawala Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Bandung.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi halal bagi mahasiswa sekaligus membangun kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi.
Abu mengutip QS Al-Baqarah ayat 168 yang menyerukan seluruh manusia untuk mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan tayib.
“Ayat tersebut dimulai dengan ‘yaa ayyuhannas’, yang artinya ditujukan kepada seluruh manusia. Halal bukan hanya anjuran bagi umat Islam, tetapi prinsip universal tentang kebaikan dan kebermanfaatan,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurut Abu, konsep halal dan tayib mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk lainnya. Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur sistem sertifikasi dan label halal sebagai jaminan bagi konsumen.
Dikatakannya, halal kini berkembang menjadi gaya hidup global. Sejumlah negara Asia, seperti China dan Korea Selatan, memiliki pusat halal, bahkan banyak perusahaan asing mengajukan sertifikasi halal ke Indonesia.
Dia juga mendorong perguruan tinggi membuka program studi industri halal yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti kimia, fisika, dan farmasi. Ia menilai, riset farmasi halal dapat menjadi kebanggaan nasional sekaligus mendorong lahirnya produk farmasi halal.
