Jakarta, tvOnenews.com – Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai bukan sekadar isu geopolitik luar negeri.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyebut situasi ini sebagai ancaman serius yang bisa langsung menghantam ekonomi Indonesia.
“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia, Rabu (4/3/2026).
Data Energy Information Administration (EIA) mencatat sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melintasi Selat Hormuz.
Artinya, gangguan di jalur itu hampir pasti memicu lonjakan dan volatilitas harga minyak dunia.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada di posisi rentan.
Ketergantungan terhadap pasokan luar membuat gejolak harga global bisa langsung berdampak pada beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.
“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Amelia mendesak pemerintah tidak bersikap reaktif. Ia meminta penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, untuk memitigasi dampak fiskal maupun moneter jika harga minyak melonjak tajam.
Selain itu, menurut Amelia, pengamanan cadangan energi nasional menjadi kunci.
"Optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri ini mendesak agar tidak terjadi kepanikan pasar," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, guna mengurangi ketergantungan pada kawasan konflik.
Pemerintah bahkan diminta menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) bila eskalasi berlangsung lama.
Di level internasional, Amelia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral dan multilateral untuk menjamin stabilitas kawasan serta kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
“Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkasnya. (rpi/iwh)
