Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan soal sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari BoP di tengah konflik di Timur Tengah.
Menurut Muzani, BoP merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina.
"Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).
Pandangan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda pertemuan dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026).
Kemudian, terdapat evaluasi keanggotaan BoP seiring dengan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, bagi Indonesia, masuk dan keluar dari BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden.
"Kita bisa saja kapan saja bisa keluar tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.
Baca Juga
- Peluang Sukses BoP Tipis Usai Perang Iran, Eks Menlu RI Buka Suara
- PKS: Prabowo Bakal Sampaikan Sikap Resmi Indonesia Terkait Iran hingga BOP
- Menlu Sugiono Buka Suara soal Indonesia Didesak Mundur dari BoP
Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.
"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).
Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.
Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).
Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.
