Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap rumah tangga pedesaan menjadi kelompok yang paling diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Tim Peneliti Program MBG BRIN, Iwan Hermawan, menjelaskan hasil tersebut didapat dari pemodelan keseimbangan umum atau Computable General Equilibrium (CGE) yang digunakan timnya.
“Kalau kita bicara welfare kebetulan kami menggunakan model keseimbangan umum salah satu output-nya adalah kesejahteraan masyarakat yang dibagi atas rumah tangga pedesaan dan perkotaan. Dasarnya adalah income,” kata Iwan dalam Seminar Hasil Riset Dampak, Efektivitas Program MBG di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, transmisi manfaat MBG dalam model tersebut terjadi lewat peningkatan pendapatan, baik melalui produksi maupun penyerapan tenaga kerja.
“Kalau kita bicara MBG maka transmisinya adalah either dia memproduksi atau dia menjadi tenaga kerja. Dan ini muaranya adalah peningkatan income dan kemudian akan mempengaruhi si welfare-nya dia. Sesimpel itu,” ujarnya.
Dalam simulasi yang dilakukan, dampak kesejahteraan paling kuat terlihat pada kelompok rumah tangga pedesaanm.
Iwan menyebut, simulasi menunjukkan dampak ekonomi MBG menjalar dari hulu ke hilir, terutama sektor pangan dan pertanian. Produksi meningkat, begitu juga serapan tenaga kerja.
"Dampak ekonomi itu menjalar dari hulu ke hilir terutama di sektor pangan, pertanian dan juga ketenagakerjaan penyerapan tenaga kerja," katanya.
Menurut dia, karena sebagian besar bahan baku berasal dari desa, maka logis jika rumah tangga pedesaan ikut merasakan dampaknya.
“Sebagian besar supplier itu walaupun mungkin kita bicaranya ada beberapa di perkotaan tapi kan bahan baku ada di daerah ada di pedesaan sehingga kita asumsikan model itu otomatis akan langsung mendorong produksi dan juga tenaga kerja yang ada di pedesaan,” jelasnya.
Namun, ia mengakui model CGE bekerja dengan asumsi pasar formal dan kondisi ideal.
“Semua aktivitas kan dibawa dalam suatu proses produksi formal, itu yang bisa tertangkap oleh keseimbangan umum model. Karena itu di studi ini akan sulit memang untuk melihat di informalnya,” kata dia.
90 Persen Penerima Puas dengan Kualitas MBGSelain dampak makro, BRIN juga mengukur efektivitas program lewat survei di dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Bangka Belitung.
Iwan mengatakan, secara umum penerima manfaat menilai pelaksanaan MBG sudah baik.
“Kalau dari sisi siswa dan orang tua ya kita bisa bilang bahwa 90% 80% di Jawa Barat bahkan di Babel juga 80-an persen itu mengatakan sudah baik, sangat baik dan baik,” ujarnya.
Dalam analisis tersebut, dimensi yang dinilai paling kuat adalah tepat kualitas. Iwan merinci, kualitas yang dimaksud diukur dari beberapa indikator.
“Kualitas itu apa saja, kami mendekatinya dengan tepat kualitas itu satu menu makanannya bervariasi setiap hari, yang kedua mengandung gizi tinggi per porsinya, yang ketiga rasanya dapat diterima, kemudian yang keempat meningkatkan konsumsi makan berprotein, kemudian hygiene bersih higienis kemudian siswa juga tidak merasa mual atau sakit setelah memakan MBG-nya,” paparnya.
Meski begitu, ada catatan soal porsi. Ia menyebut ekspektasi penerima soal jumlah masih lebih tinggi dibanding kondisi saat ini.
“Yang tepat jumlah yang dipersepsikan oleh penerima manfaat itu ekspektasi mereka lebih tinggi daripada yang terjadi sekarang,” kata Iwan.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta mempertanyakan keterwakilan sampel riset yang hanya mengambil dua provinsi.
Menjawab hal tersebut, Iwan menegaskan riset ini terbagi dua pendekatan: pemodelan makro dan survei efektivitas.
“Kalau kita bicara pemodelan yang CGE maka itu scope-nya adalah nasional. Jadi CGE-nya nasional dampaknya juga nasional ke PDB tenaga kerja dan juga produksi juga secara nasional dan itu harusnya relevan untuk bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan di level nasional,” tegasnya.
Sementara untuk survei efektivitas, ia menyebut metode yang digunakan tetap secara cermat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Menurut kami kami menilai bahwa itu masih rigorous dan bisa dipertanggungjawabkan harusnya bisa digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan nasional,” ujarnya.
