Penulis: Riadatussholihah
TVRINews, Kabupaten Dompu
Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diklaim telah membentuk sebanyak 81 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Namun, dari jumlah tersebut, sebagian masih dalam tahap penguatan kelembagaan dan belum sepenuhnya beroperasi.
Program Kopdes Merah Putih sendiri dicanangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan target pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia sebagai penguat ekonomi desa.
Di Kabupaten Dompu, pemerintah daerah menyatakan progres pembentukan koperasi telah mencapai 81 unit.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu, Wahyono Ragil, menjelaskan bahwa saat ini fokus pemerintah daerah adalah menuntaskan aspek legalitas dan kesiapan operasional koperasi.
“Kami sudah membentuk 81 koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini sebagian masih dalam tahap penguatan kelembagaan, mulai dari pengurusan badan hukum, penyusunan struktur pengurus, hingga inventarisasi aset dan lokasi usaha. Belum semuanya memiliki gedung representatif maupun modal awal yang memadai,” ujar Wahyono, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar koperasi yang telah terbentuk tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan unit usaha secara bertahap pada tahun berjalan.
Secara hitungan awal, jika setiap koperasi membutuhkan modal minimal 100 hingga 200 juta untuk memulai unit usaha dasar, maka total kebutuhan modal bagi 81 koperasi di Dompu berpotensi mencapai belasan miliar rupiah. Dari sisi potensi keanggotaan, apabila setiap koperasi mampu melayani 300 hingga 500 anggota aktif, maka lebih dari 20 ribu warga Dompu berpeluang terlibat dalam ekosistem ekonomi koperasi.
Akademisi dari STIE YAPIS Dompu, Ega Saiful Subhan menilai potensi ekonomi program ini cukup besar, namun sangat bergantung pada tata kelola yang profesional.
“Secara ekonomi, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak perputaran uang di tingkat desa dan membantu distribusi barang pokok lebih terkendali. Tetapi tanpa manajemen profesional dan transparansi keuangan, koperasi akan sangat berisiko dan sulit bertahan,” kata Ega.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB disebut terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan program berjalan sesuai target. Di Dompu, target jangka pendek adalah seluruh koperasi yang telah terbentuk dapat memulai operasional secara bertahap tahun ini.
Editor: Redaktur TVRINews
