Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Kalimantan Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmennya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Barat (Kalbar). Tahun 2026, kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melonjak drastis, disertai kenaikan signifikan rumah subsidi.
Maruarar menyebut peningkatan kuota BSPS sebagai langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu 4 Maret 2026.
"Tahun lalu jumlah rumah yang dibedah di Kalbar sebanyak 3.096 unit, dan tahun ini meningkat menjadi 13.800 unit. Ini kenaikan yang luar biasa dan harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah," ujar Maruarar.
Tak hanya BSPS, Maruarar juga menaikkan kuota rumah subsidi di Kalbar dari 8.957 unit menjadi 22.000 unit pada 2026. Bahkan, angka tersebut melampaui permintaan awal pemerintah daerah sebanyak 20.000 unit.
Menurutnya, sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian daerah. Program ini tak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menggerakkan tukang bangunan, toko material, warung, hingga sektor jasa lainnya.
Kemudian, Maruarar juga meminta pemerintah daerah segera mempercepat pengajuan dan validasi data penerima BSPS berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menargetkan data yang telah diverifikasi sudah masuk ke sistem Sibaru maksimal satu minggu ke depan agar realisasi tidak terhambat.
Selain itu, ia menegaskan agar seluruh kabupaten/kota di Kalbar segera menerapkan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Saya minta dalam tiga hari ke depan semua daerah yang belum menerapkan PBG dan BPHTB gratis segera menjalankannya. Ini kebijakan pro rakyat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga mengapresiasi peran Bank Rakyat Indonesia dan PNM Mekaar dalam mendukung pembiayaan mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Dari total sekitar Rp5 triliun KUR perumahan nasional, 55 persen disalurkan oleh BRI.
Ia berharap penyaluran KUR semakin cepat, mudah, dan benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman informal.
Menutup pernyataannya, Maruarar menegaskan bahwa program rumah subsidi dan BSPS bukan sekadar membangun tempat tinggal, tetapi menjadi gerakan gotong royong yang menggerakkan ekonomi rakyat secara luas.
"Rumah layak untuk rakyat adalah fondasi kesejahteraan. Kalau sektor ini bergerak, ekonomi daerah ikut tumbuh," ucapnya.
Editor: Redaktur TVRINews
