Negara bagian Victoria, Australia, mengesahkan Undang-Undang bagi para pekerja untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) selama dua hari dalam seminggu, di luar akhir pekan dan hari libur nasional. Aturan ini berlaku mulai 1 September 2026.
Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, menjelaskan bahwa aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kesempatan yang Sama, menjadikan Victoria sebagai negara pertama yang mengesahkan hak WFH bagi para pekerja.
"Bekerja dari rumah, bekerja untuk keluarga, karena menghemat waktu dan uang, serta membuat lebih banyak orang tua bekerja," kata Allan, yang juga sebagai calon pemimpin Partai Buruh pada November mendatang.
Kebijakan ini akan berlaku untuk semua tempat kerja, meskipun jumlah pekerja perusahaan kurang dari 15 orang.
Meski demikian, kebijakan baru tersebut menghadapi kritik dari kelompok pengusaha, yang dikhawatirkan akan menghalangi investasi masuk. Ibu kota Victoria, Melbourne, termasuk salah satu kota yang mengalami tekanan paling dalam dan lambat bangkit usai pandemi COVID-19.
"Mandat pemerintah, satu ukuran cocok untuk semua, adalah pendekatan yang salah," kata Kepala Eksekutif Dewan Bisnis Australia, Bran Black.
"Dengan pertumbuhan produktivitas yang lemah, inflasi yang meningkat dan standar hidup di bawah tekanan, aturan ini tidak akan membawa perubahan apa pun," jelas Black.
Kebijakan bekerja dari rumah menjadi salah satu program yang diusung Allan saat pemilihan umum. Pihak oposisi sebelumnya menawarkan kebijakan untuk bekerja secara penuh di kantor agar bisnis kembali bergeliat, namun program ini yang menjadikan oposisi tersebut kalah dalam pemilihan tahun lalu.
