Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa rencana impor beras dari Amerika Serikat dengan kuota lebih dari 1.000 ton per tahun bukanlah beras konsumsi umum, melainkan beras khusus seperti jenis basmati. Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait komitmen perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan tarif resiprokal.
Menurut Amran, volume impor tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan ketersediaan cadangan beras nasional yang saat ini berada di level tinggi. Ia menyebut stok beras yang dikelola Perum Bulog hampir mencapai 4 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan bahwa impor beras khusus dari Negeri Paman Sam tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.
Amran menjelaskan bahwa beras basmati memiliki segmen pasar tersendiri, terutama untuk kebutuhan hotel, restoran tertentu, hingga konsumsi wisatawan mancanegara dan investor yang terbiasa dengan karakteristik beras tersebut. Ia mencontohkan preferensi rasa dan tekstur beras yang berbeda-beda sesuai latar belakang konsumen.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara umum lebih familier dengan beras lokal seperti varietas Inpari atau beras Cianjur yang dikenal pulen.
Ia menekankan bahwa impor tersebut bukanlah beras medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kebijakan ini dikaitkan dengan potensi melemahnya harga gabah petani atau beras lokal. Pemerintah tetap memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri, terutama pada saat musim panen raya.
Ketentuan impor beras dari AS tercantum dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, Indonesia disebut perlu membuka akses impor untuk komoditas beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 dalam jumlah terbatas. Meski demikian, realisasi impor tetap mempertimbangkan kebutuhan domestik serta kondisi pasar nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, turut memberikan penjelasan bahwa alokasi impor tersebut hanya untuk beras klasifikasi khusus. Ia menyebut dalam lima tahun terakhir Indonesia bahkan tidak melakukan impor beras dari Amerika Serikat. Komitmen 1.000 ton per tahun dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional yang pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton.
Secara persentase, volume tersebut hanya sekitar 0,00003% dari total produksi nasional. Dengan angka sekecil itu, dampaknya terhadap keseimbangan pasar domestik dinilai hampir tidak signifikan. Pemerintah pun menegaskan bahwa langkah ini lebih merupakan bagian dari komitmen dagang bilateral ketimbang kebutuhan mendesak untuk menutup kekurangan pasokan.
Pengamat pertanian dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor menilai kebijakan ini perlu dilihat dalam perspektif perdagangan internasional. Dalam hubungan dagang bilateral, kerap kali terdapat mekanisme timbal balik untuk membuka akses pasar produk tertentu. Menurutnya, selama volume impor terkendali dan tidak mengganggu harga gabah petani, kebijakan tersebut masih dalam batas wajar.
Ia juga mengingatkan bahwa diferensiasi produk menjadi faktor penting. Beras basmati memiliki aroma dan tekstur berbeda dibandingkan beras lokal. Harganya pun umumnya lebih tinggi dan menyasar konsumen dengan preferensi khusus. Karena itu, pasar beras premium impor tidak secara langsung bersaing dengan beras medium produksi petani dalam negeri.
Amran sendiri menegaskan bahwa pemerintah justru tengah mendorong ekspor beras sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global. Ia menyebut Indonesia berencana mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa produksi nasional dalam kondisi surplus dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus membuka peluang pasar luar negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk bersubsidi, penggunaan benih unggul, serta modernisasi alat mesin pertanian. Upaya tersebut bertujuan menjaga stabilitas produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global.
Selain beras, dalam kesepakatan perdagangan tersebut Indonesia juga disebut meningkatkan akses impor sejumlah produk pertanian asal AS seperti daging sapi, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung. Pemerintah menilai langkah itu sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri.
Amran kembali menegaskan bahwa orientasi utama pemerintah tetap pada kedaulatan pangan. Impor beras khusus dalam jumlah terbatas dinilai tidak bertentangan dengan semangat swasembada, selama produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Ia memastikan penyerapan gabah petani akan terus dimaksimalkan melalui kerja sama dengan Bulog dan penguatan cadangan beras pemerintah.
Dengan stok nasional yang tinggi dan produksi yang stabil, pemerintah optimistis posisi Indonesia dalam sektor pangan semakin kuat. Impor beras basmati dari Amerika Serikat pun disebut hanya pelengkap untuk memenuhi kebutuhan segmen tertentu, bukan sebagai substitusi terhadap beras konsumsi utama masyarakat.
