Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3/2026) pukul 19.00 WIB.
Undangan tersebut turut ditujukan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, membenarkan agenda tersebut.
“Ya, betul, agenda buka puasa,” ujar Amirsyah saat dikonfirmasi pada Kamis (5/3/2026).
Amirsyah menjelaskan sejumlah pimpinan MUI akan menghadiri undangan tersebut, mulai dari ketua umum, sekretaris jenderal, hingga para wakil ketua umum.
“Yang akan hadir Ketum, Sekjen dan Wakil-Wakil Ketum MUI,” katanya.
Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Baca Juga
- Usai Jokowi hingga Petinggi Parpol, Prabowo Akan Bertemu Ormas Islam di Istana
- Prabowo, Dasco, dan Menteri Kabinet Bahas Geopolitik di Istana
- AHY Puji Presiden Prabowo Cari Solusi di Tengah Perang Iran vs AS-Israel
Sebelumnya, pada Selasa (3/3/2026), Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan menteri luar negeri untuk berdiskusi mengenai perkembangan situasi global.
MUI Soroti Serangan AS-Israel ke Iran
Dalam pernyataan terpisah, MUI menilai serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel merupakan bagian dari strategi untuk melemahkan posisi Iran di kawasan Timur Tengah.
Menurut MUI, langkah tersebut juga dinilai berpotensi mengurangi peran Iran dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
MUI juga mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil peran sebagai juru damai guna menghentikan eskalasi konflik yang berpotensi memperluas ketegangan di kawasan.
Selain itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat.
Menurut MUI, efektivitas forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian yang adil di Palestina masih dipertanyakan. Organisasi itu menilai kebijakan yang diambil melalui forum tersebut berpotensi memperkuat dominasi keamanan regional yang tidak seimbang dan menghambat kemerdekaan Palestina.
Karena itu, MUI meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam forum tersebut sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang mendukung perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
