Grid.ID - Demi Mulyadi janjikan akan memperbaiki berbagai infrastruktur. Salah satu yang jadi fokusnya yakni 42 jembatan di Jabar yang terancam roboh.
Saat mengetahui hal tersebut, Dedi Mulyadi pun mengaku terkejut. Pasalnya, jembatan-jembatan di daerah kepemimpinannya itu tidak pernah mendapat perbaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Padahal menurut catatan Pemprov Jabar, total ada 1.381 jembatan provinsi. Namun sebanyak 24 jembatan disebut beresiko roboh apabila tak segera diperbaiki.
"Dari 1.381 jembatan Provinsi, ada berapa yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan," beber Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari TribunJabar.id, Kamis (5/3/2026).
Dedi juga menyoroti minimnya pembangunan dan pemeliharaan jembatan dalam lima tahun terakhir. Dedi menyebut hanya ada satu proyek pembangunan jembatan, yakni Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, yang pelaksanaannya pun sempat tertunda.
"Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Ini yang membuat beban kerusakan menumpuk sekarang," imbuhnya,
Itulah sebabnya, Dedi Mulyadi berjanji akan membahas soal perbaikan 42 jembatan itu bersama dengan DPRD Jawa Barat. Termasuk membahas soal pembiayaannya melalui pinjaman daerah yang direncanakan pada 2026.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan mencapai Rp 395 miliar.
Data tersebut diperkuat dengan hasil pengecekan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat.
Kepala DBMPR Jabar, Agung Wahyudi menyebut dari total 1.318 jembatan milik Provinsi, sebanyak 1.123 unit masih dalam kondisi baik.
Kendati demikian, pihaknya juga tak menampik adanya jembatan yang berisiko tinggi harus segera ditangani.
Dan meski Dedi Dedi Mulyadi berjanji akan membahas soal perbaikan 42 jembatan itu bersama dengan DPRD Jawa Barat, Agung menegaskan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat.
"Peningkatan kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan pengawasan ketat. Langkah pembiayaan melalui pinjaman daerah ini diharapkan mempercepat penanganan titik-titik kritis tersebut," tandas Agung dikutip dari Kompas.com. (*)
Artikel Asli
