FAJAR, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Makassar dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Dalam arahannya, Andi Sudirman menyinggung pentingnya penataan kawasan perkotaan, termasuk pengaturan aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL).
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas langkah penertiban yang dilakukan di sejumlah titik kota.
“Saya mengapreasi Pak Wali Kota (Pak Appi) sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita kerja sama dalam penataan UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian surat peringatan kepada para pedagang merupakan langkah awal yang wajar dalam proses penataan.
“Dengan pemberian SP1 kepada lapak jualan, ini bagian untuk pegangan teguran. Saya tidak bisa menyalahkan Wali Kota karena saya juga ingin ada penataan. Jadi ada tanah yang kita siapkan untuk UMKM,” lanjutnya.
Andi Sudirman menilai penataan tersebut perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan namun tetap tertib dan teratur.
Adik Menteri Pertanian itu juga menyoroti masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan penataan lebih serius.
“Kota Makassar ini masih banyak kawasan kumuh. Ke depan kita lihat lokasi-lokasi yang bisa dilakukan penataan. Kami siap membantu Wali Kota,” tuturnya.
Ia menegaskan, Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Sekitar 30 persen perputaran ekonomi daerah berada di kota ini sehingga pembangunan Makassar menjadi prioritas penting bagi pemerintah provinsi.
“Karena hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak boleh saya tinggalkan Makassar dalam hal pembangunan,” terangnya. (*/)
