JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Lina Ruslinawati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis, (5/3/2026).
Menurut Lina, Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
Bukan hanya itu, di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
BACA JUGA:BGN Pecat Oknum SPPG dengan Tidak Hormat Terduga Kasus Pencabulan Anak
BACA JUGA:Selebgram Nabilah O'Brien Pemilik Bibi Kelinci Dijadikan Tersangka Usai Laporkan Pelanggan Tak Bayar Pesanan
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujarnya.
Komisi II juga, tambah Lina, menilai bahwa salah satu penyebanya adalah keterbatasan anggaran operasional. Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan.
Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.
BACA JUGA:Selebgram Nabilah O'Brien Pemilik Bibi Kelinci Dijadikan Tersangka Usai Laporkan Pelanggan Tak Bayar Pesanan
BACA JUGA:Buya Yahya Bilang Tugas Presiden Berat, Maka Dia Ajak Rakyat Doakan Prabowo
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
