FAJAR, MAKASSAR — Puluhan peserta dari berbagai latar belakang berkumpul di lantai dua Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Rabu (4/3/2026). Mereka mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Model Evakuasi Responsif dan Partisipatif.”
Forum ini menghadirkan akademisi dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah, aktivis lingkungan dari WALHI, Ma’REFAT Institute, dan Wikipangan, jajaran BPBD, hingga Lurah Manggala bersama perwakilan warga.
Di atas meja rapat, berbagai dokumen terlihat tersusun rapi—mulai dari laporan magang mahasiswa hingga kerangka acuan kegiatan. Namun diskusi hampir empat jam itu justru membuka ironi yang terus berulang: Makassar memiliki perangkat kebijakan penanggulangan bencana yang relatif lengkap, tetapi implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.
Kota ini sebenarnya telah memiliki berbagai payung kebijakan, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hingga Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Banjir tahun 2014. Meski demikian, ketika banjir melanda pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026, kenyataan di lapangan menunjukkan persoalan yang masih sama.
Data Genangan dan Realitas Lapangan
Mahasiswa magang dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Yusnianti, memaparkan temuan lapangan mereka di Masjid Jabal Nur, salah satu titik pengungsian utama warga Kecamatan Manggala.
Data menunjukkan jumlah pengungsi mengalami fluktuasi. Pada 25 Februari tercatat 89 jiwa mengungsi. Jumlah itu meningkat menjadi 103 jiwa atau 34 kepala keluarga pada 26–27 Februari, sebelum perlahan menurun hingga 45 jiwa pada 1 Maret. Ketinggian air di wilayah tersebut berkisar antara 5 hingga 30 sentimeter.
“Kami mengidentifikasi empat dimensi persoalan utama,” kata Yusnianti.
Pertama, sistem evakuasi yang masih terpusat. Kedua, preferensi sebagian warga yang memilih bertahan di rumah karena alasan keamanan dan kenyamanan. Ketiga, munculnya ketergantungan terhadap bantuan, di mana warga yang tidak mengungsi tetap menuntut distribusi logistik. Keempat, kondisi infrastruktur drainase yang dinilai buruk.
Kepala BPBD: Masyarakat Harus Jadi Subjek
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli, mengakui persoalan banjir di Makassar masih berulang setiap tahun.
“Saya baru tujuh sampai sembilan bulan di sini. Setiap kali banjir, saya turun langsung. Saya mulai paham bahwa ini masalah yang sama yang terus berulang,” ujarnya.
Ia menyebutkan data yang cukup mencolok: dari seluruh warga terdampak banjir, hanya sekitar lima persen yang dapat dievakuasi langsung oleh petugas.
“Sisanya menyelamatkan diri sendiri, ditolong tetangga, atau masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya menjadi aktor utama dalam penyelamatan,” jelasnya.
Karena itu, menurut Fadli, paradigma penanggulangan bencana harus diubah. Warga tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang aktif.
BPBD Makassar sendiri telah memasang sistem Early Warning System (EWS) di tiga sungai. Namun menurutnya, teknologi itu tidak akan efektif tanpa kesiapan komunitas di tingkat masyarakat.
Ia juga memperkenalkan pendekatan nonkonvensional yang tengah dikembangkan BPBD, seperti program Hipno Tangguh, Hipno Harmoni, dan Hipno Resilien untuk membangun ketahanan mental warga menghadapi bencana.
Meski demikian, ia juga mengakui adanya persoalan moral hazard.
“Ada warga yang sengaja mengungsi tengah malam, besoknya pulang lagi. Mereka senang karena dapat bantuan,” ujarnya.
Persoalan Drainase dan Status Aset
Lurah Manggala yang baru sekitar lima bulan menjabat turut memaparkan kondisi lapangan yang dihadapi pemerintah kelurahan.
Ia mengaku sering menahan warga agar tidak buru-buru mengungsi ketika hujan mulai deras.
“Dari Oktober sampai kemarin saya selalu menahan warga. Bahkan saya tiga kali melarang seorang warga yang rumahnya berada di titik terendah. Kalau dia mengungsi, biasanya yang lain ikut,” katanya.
Menurutnya, persoalan banjir di wilayahnya juga berkaitan dengan kondisi drainase yang sudah lebih dari satu dekade tidak diperbaiki.
Masalahnya, sebagian saluran air merupakan aset pengembang perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah.
“Kami sudah dua kali rapat dengan pihak pengembang. Mereka berjanji akan menyerahkan, tapi selalu mundur,” ujarnya.
Kritik Aktivis: Masalah Struktur dan Keadilan
Aktivis dari Ma’REFAT Institute, Mohammad Muttaqin Azikin, menilai persoalan banjir tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut keadilan dalam kebijakan pembangunan.
“Konstitusi kita menegaskan negara wajib melindungi warganya. Tapi dalam praktiknya, perlindungan itu tidak merata,” katanya.
Ia menyoroti lemahnya integrasi antara tata ruang, perencanaan pembangunan, dan penegakan hukum.
“Izin pembangunan perumahan di daerah resapan air tetap keluar. Di sisi lain, penegakan hukumnya lemah,” ujarnya.
Brahmani Harum Murtisari dari Wikipangan menambahkan bahwa banjir Makassar tidak bisa dilihat hanya dari perspektif kota. Menurutnya, kondisi daerah penyangga seperti Gowa dan Maros juga berpengaruh.
Ia mengutip hasil riset bersama WALHI yang menunjukkan adanya kerusakan lingkungan di kawasan hulu yang memperparah aliran air ke wilayah kota.
Selain itu, perubahan iklim juga memperburuk situasi.
“Suhu di Makassar meningkat signifikan. Musim kemarau makin panas, sementara musim hujan makin ekstrem. Kita harus berhenti meromantisasi cara lama dan mulai beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru,” ujarnya.
Akademisi Soroti Koordinasi dan Data
Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Amril Hans, menilai persoalan banjir juga terkait dengan tata kelola pemerintahan.
“Secara struktur BPBD berada di level eselon 2A, sehingga seharusnya bisa mengoordinasikan organisasi perangkat daerah lain. Tetapi dalam praktiknya mereka tidak memiliki daya memaksa terhadap dinas lain seperti PU atau Dinas Sosial,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BPBD seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses perizinan pembangunan dan perencanaan tata ruang.
Sementara itu, ahli geologi dari Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas, Ilham Alimuddin, PhD, menekankan pentingnya penyusunan master plan banjir yang berbasis data.
“Kita membutuhkan peta tutupan lahan, indeks kapasitas risiko, dan green city metric. Kalau tidak, kita hanya mengobati gejala, bukan akar masalah,” katanya.
Ia juga menilai literasi kebencanaan masyarakat masih rendah.
“Edukasi tentang kebencanaan harus dimulai sejak sekolah,” ujarnya.
Tujuh Rekomendasi Forum
Menutup diskusi, moderator Dr. Ishak Salim—dosen Ilmu Administrasi sekaligus peneliti Laboratorium Policy and Governance (POLiGOV) Unhas—merangkum tujuh poin utama hasil diskusi.
Ketujuh poin tersebut meliputi penguatan aspek struktural, perbaikan tata kelola, penguatan kepemimpinan BPBD, pembenahan infrastruktur melalui master plan banjir, adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi berbasis data.
FGD ini merupakan inisiatif mahasiswa magang Universitas Hasanuddin yang difasilitasi POLiGOV Lab sebagai bagian dari upaya mendorong riset kebijakan yang berdampak langsung.
Menurut Ishak, hasil diskusi akan dirumuskan menjadi policy brief yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar.
“Evakuasi hanya pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih luas. Kami berharap rekomendasi ini tidak berhenti di atas kertas,” katanya.
Kepala BPBD Makassar, Muhammad Fadli, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut.
“Kita selesaikan satu per satu, dari yang kecil dulu. Yang penting ada gerakan,” ujarnya.
Namun di luar ruang rapat, langit Makassar sore itu masih diselimuti mendung. Musim hujan belum sepenuhnya berlalu. Di Manggala, sebagian warga masih waswas menanti kemungkinan air kembali naik.
Di atas kertas, rencana penanggulangan banjir memang sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana itu benar-benar hadir di tengah genangan.
