Bagaimana Strategi Iran Membangun Industri Drone Tempur Meski Dikepung Sanksi Ba

Program pesawat nirawak atau drone milik Iran berkembang pesat meskipun Teheran berada di bawah sanksi ekonomi Barat selama puluhan tahun sejak 1980-an. Tekanan sanksi itu justru mendorong Iran membangun ekosistem industri militer domestik yang mampu memproduksi drone secara mandiri.

Lembaga riset keamanan yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Iran Watch, menyebut pengembangan drone Iran melibatkan jaringan lembaga pemerintah, universitas, serta perusahaan industri militer dan pertahanan dalam negeri.

Kolaborasi tersebut membuat Iran mampu mengembangkan berbagai jenis pesawat nirawak meski menghadapi pembatasan ekspor teknologi militer dari Barat. Pemerintah Iran mengandalkan perusahaan milik negara yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata untuk merancang dan memproduksi drone.

Dua perusahaan utama adalah Iran Aircraft Manufacturing Industries Company dan Qods Aviation Industries. Kedua perusahaan ini telah memasok drone ke berbagai cabang militer Iran selama puluhan tahun.

Selain itu, perusahaan yang terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam alias Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) juga mengembangkan drone. Salah satunya adalah Shahed Aviation Industries Research Center. Lembaga ini bersaing dengan perusahaan milik negara, tetapi fokus memasok drone untuk IRGC dan sebagian untuk angkatan laut Iran.

Industri drone tempur Iran juga didukung perusahaan swasta yang lebih kecil, beberapa di antaranya adalah Oje Parvaz Mado Nafar Company, Fajr Aviation & Composites Industry, dan Paravar Pars Company. Perusahaan-perusahaan ini juga biasanya menyediakan komponen atau layanan teknis bagi produsen drone yang lebih besar.

Di sisi lain, sejumlah universitas turut berkontribusi dalam industri ini melalui riset dan pengembangan. Universitas seperti Imam Hussein University, Malek Ashtar University of Technology, dan Sharif University of Technology berperan membangun basis pengetahuan dan teknologi drone di Iran.

United Statates Institute of Peace (USIP) dalam The Iran Primer mecatat banyak komponen drone Iran berasal dari barang komersial yang tersedia secara luas di pasar global. Chip elektronik, sistem navigasi global positioning system (GPS), kamera hingga motor penggerak dapat diperoleh dari pasar sipil karena tergolong teknologi dual-use atau dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer.

Penggunaan komponen dual-use membuat pengawasan sanksi menjadi sulit dikontrol. Banyak komponen ini bisa dibeli melalui jaringan perusahaan perantara di negara lain atau direplikasi secara lokal oleh industri Iran.

USIP mencatat pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi kepada tiga individu dan empat organisasi yang diduga memasok peralatan bagi program drone maupun persenjataan Iran pada 21 Maret 2023 lalu.

Jaringan ini berbasis di Iran dan Turki serta memiliki keterkaitan dengan Kementerian Pertahanan Iran. Salah satu perusahaan yang disanksi bahkan dimiliki langsung oleh kementerian tersebut. Dua individu dalam jaringan itu juga berupaya memeroleh mesin buatan Eropa yang dapat digunakan untuk menggerakkan drone dan rudal. USIP menilai langkah ini menunjukkan Iran masih mengandalkan jaringan pengadaan luar negeri untuk mendapatkan komponen bagi pengembangan sistem persenjataannya.

Laporan Financial Times pada Jumat (6/3) menyebut model produksi drone Iran relatif sulit dihentikan melalui sanksi. Hal ini karena pabrik drone Iran cenderung berskala kecil dan tersebar di berbagai tempat sehingga lebih sulit dilacak dan dihancurkan. Kondisi ini berbeda dengan fasilitas produksi rudal yang biasanya terpusat di satu lokasi besar.

Selain itu, Iran mengembangkan konsep produksi yang mengandalkan komponen sederhana sehingga biaya pembuatan drone dapat ditekan lebih ekonomis. Pendekatan ini membuat Iran mampu memproduksi drone dalam jumlah besar dengan harga jauh lebih murah dibandingkan sistem senjata serupa yang dikembangkan negara Barat.