JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut pemerintah tengah menangguhkan seluruh pembahasan terkait Board of Peace (BoP) seiring meningkatnya eskalasi di sejumlah negara Timur Tengah.
“Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” kata Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (6/3/2026).
Yvonne mengatakan, saat ini, pemerintah fokus memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.
“Dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” ujar dia.
Baca juga: Kemlu RI: Pemerintah di Timur Tengah Tidak Rekomendasikan Evakuasi
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
“Saya tekankan lagi kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan,” tegas dia.
Di sisi lain, Kemlu RI memastikan bahwa tidak ada laporan WNI yang menjadi korban akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan, sejumlah WNI hanya terdampak pembatalan penerbangan sehingga sempat terdampar.
“Hingga saat ini, belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan,” kata Heni, dalam jumpa pers yang sama.
“Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” sambung Heni.
Baca juga: Prabowo Ajak Ulama dan Tokoh Ormas Islam Rapatkan Barisan Dukung Perdamaian di Timur Tengah
Meski begitu, para WNI yang terdampar tersebut mendapatkan akomodasi, penginapan, serta konsumsi sambil menunggu penerbangan lanjutan.
Pemantauan jadwal penerbangan juga terus dilakukan dan dikomunikasikan oleh perwakilan RI bersama otoritas setempat.
Heni menambahkan bahwa Kemlu RI juga tengah fokus menangani jemaah umrah seiring dengan meningkatkannya eskalasi di Timur Tengah.
Perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan selama 24 jam di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, dan Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, untuk menangani WNI jemaah umrah yang tertahan.
“Dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia,” tegas dia.
