Ketika Presiden Berpikir seperti CEO

Bayangkan jika Gedung Putih terasa seperti kantor pusat perusahaan multinasional. Tidak ada basa-basi diplomatik yang panjang, tidak ada bahasa normatif yang terlalu lembut. Yang ada hanya satu pertanyaan: Apa untungnya buat kita?

Begitulah kira-kira saya melihat gaya politik luar negeri Donald Trump. Beliau tidak berbicara seperti diplomat klasik. Ia berbicara seperti CEO/pimpinan perusahan dalam mengambil keputusan luar negeri.

Baginya, dunia bukan sekadar tatanan internasional yang diikat norma dan hubungan internasional, melainkan juga arena tawar-menawar raksasa. Semua bisa dibicarakan, semua bisa dinegosiasikan, semua bisa dihitung dari tarif hingga aliansi militer.

Slogan “America First” terdengar seperti narasi kebangsaan biasa. Namun dalam realisasinya, slogan tersebut lebih menyerupai strategi bisnis: pemangkasan biaya, menghindari kerugian, dan memastikan setiap kerja sama memberi return sebesar mungkin bagi Amerika Serikat.

Sikap Donald Trump terhadap NATO bisa jadi contoh paling jelas. Ia secara terbuka menekan negara-negara sekutu untuk menaikkan kontribusi pertahanan mereka dan mengkritik mereka yang dianggap “menumpang” pada kekuatan militer maupun ekonomi.

Dalam logika tradisional diplomasi, ini terdengar kasar. Namun dalam logika korporasi, ini sangat familiar: jika mitra tidak membayar sesuai kesepakatan, wajar jika kontrak harus dinegosiasikan ulang.

Hal yang sama terjadi dalam perang dagang dengan Tiongkok. Trump memandang defisit perdagangan sebagai laporan keuangan yang merah. Solusinya? Tarif, tekanan, dan negosiasi ulang. Strategi ini bukan pendekatan multilateralisme lembut, melainkan taktik negosiator bisnis yang ingin memperbaiki neraca.

Bagi banyak pengamat, langkah-langkah ini terlihat agresif. Namun jika dibaca sebagai strategi CEO, semuanya terasa konsisten. Dunia diperlakukan seperti pasar dan negara diposisikan seperti perusahaan yang bersaing memaksimalkan keuntungan masing-masing.

Ketika Trump menyatakan minat membeli Greenland, dunia bereaksi dengan kebingungan, bahkan dengan "tawa". Bagaimana mungkin sebuah wilayah bisa “dibeli” di abad ke-21?

Namun, di sinilah pola pikir korporasi terlihat dengan jelas. Dalam dunia bisnis properti, lokasi strategis adalah aset bernilai tinggi. Greenland bukan sekadar tanah es. Ia memiliki posisi militer penting dan potensi sumber daya yang besar.

Dari kacamata geopolitik klasik, wilayah adalah simbol kedaulatan. Dari perspektif bisnis, wilayah bisa menjadi investasi jangka panjang. Trump tampaknya lebih melihat Greenland sebagai peluang strategis ketimbang sekadar simbol historis.

Banyak kritik menyebut Trump impulsif dan tidak terduga. Namun, bagaimana jika ketidakpastian itu justru bagian dari strategi?

Dalam teori negosiasi bisnis, unpredictability bisa menjadi alat tekanan. Lawan negosiasi yang tidak tahu langkah berikutnya akan cenderung berhitung ulang. Pertemuan Trump dengan Kim Jong-un misalnya, memecahkan kebekuan diplomatik yang sudah lama berlangsung. Ia memotong protokol dan langsung bertemu.

Apakah itu sembrono? Atau justru kalkulasi berani? Hal tersebut nampaknya ditujukan untuk mengubah pola hubungan.

Di sinilah teori pengambilan keputusan menjadi menarik. Dalam studi hubungan internasional, kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh sistem global, tetapi juga oleh latar belakang dan pengalaman pemimpin. Trump datang dari dunia real estate dan televisi, bukan birokrasi politik. Ia terbiasa dengan negosiasi keras dan branding publik. Hal itu tecermin dalam setiap langkahnya.

Walaupun cara pandang presiden sebagai CEO terdengar menarik, masalahnya, politik internasional bukan pasar saham. Ia dibangun di atas kepercayaan jangka panjang, perjanjian, dan norma bersama. Jika setiap kesepakatan diperlakukan seperti kontrak bisnis yang bisa dibatalkan kapan saja, tanpa memikirkan efek domino terhadap negara lain, stabilitas global bisa goyah.

Sekutu mulai mempertanyakan komitmen, lawan membaca celah, dunia menjadi lebih cair dan dinamis, tapi sekaligus lebih rapuh.

Pendekatan korporasi mungkin efektif untuk menghasilkan keputusan cepat. Namun, diplomasi global membutuhkan konsistensi, bukan hanya efisiensi. Membaca kebijakan luar negeri Donald Trump sebagai sebuah strategi korporasi menegaskan satu hal: kekuasaan tidak pernah benar-benar netral—selalu ada logika tertentu yang menyetirnya.

Ketika logika yang dipakai adalah logika bisnis, tatanan internasional terasa seperti ruang rapat besar—tempat negara-negara duduk sebagai “perusahaan” yang saling menegosiasikan kepentingan dalam kompetisi global.

Apakah hal tersebut menarik untuk diikuti? Pasti. Dan dengan Trump yang kini sudah kembali menghuni Gedung Putih, pertanyaannya bukan lagi “Bagaimana jika gaya CEO memimpin politik luar negeri?” melainkan “Sejauh mana dunia siap hidup di bawah logika CEO dalam panggung hubungan internasional?”