JAKARTA, KOMPAS - Kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap ketahanan fiskal Indonesia dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Fondasi ekonomi disebut masih kuat, sementara berbagai skenario disiapkan untuk menjaga keseimbangan anggaran jika gejolak di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sejumlah indikator utama fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman, mulai dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit anggaran, hingga kinerja pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita lihat dari rasio utang terhadap PDB, kita aman. Defisit terhadap PDB juga aman,” ujar Purbaya dalam agenda media briefing dan buka puasa bersama awak media di Jakarta, Jumat (6/3/2026) malam.
Dalam rentang waktu berdekatan, Moody’s Ratings pada 5 Februari 2026 dan Fitch Ratings pada 4 Maret 2026 menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sementara itu, S&P Global Ratings juga menyoroti meningkatnya risiko terhadap profil kredit Indonesia.
Sejumlah laporan tersebut menyoroti dua kerentanan utama. Pertama, risiko fiskal yang dipicu oleh prospek penerimaan negara yang dinilai kurang kuat di tengah kebutuhan belanja yang besar. Rasio penerimaan negara Indonesia juga dinilai masih relatif rendah dibandingkan negara dengan peringkat serupa.
Kedua, kredibilitas kebijakan ekonomi yang dipandang perlu diperkuat, terutama terkait konsistensi dan kejelasan arah kebijakan yang berdampak pada persepsi pelaku usaha dan investor.
Purbaya menilai penilaian tersebut tidak tercermin pada kondisi fundamental ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif kuat dibandingkan negara lain. Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok G20.
Di sisi lain, sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam justru mencatat defisit fiskal yang lebih besar dari Indonesia, 5,57 persen, 6,41 persen, dan 3,6 persen terhadap PDB. Namun, perhatian lembaga pemeringkat justru tertuju pada Indonesia.
Ia menduga perhatian tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan pemerintahan dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. "Mungkin karena masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru jadi mereka sanki jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung,” kata Purbaya.
Sebagai langkah klarifikasi sekaligus upaya memperkuat komunikasi dengan pasar, Purbaya berencana melakukan komunikasi langsung dengan investor dan lembaga pemeringkat internasional untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia.
“Saya akan keluar negeri pada April untuk memastikan bahwa arah kebijakan fiskal kita dipahami dengan baik,” katanya.
Pemerintah, lanjut Purbaya, juga menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 5,5 persen hingga 6 persen dalam waktu dekat. Kinerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap kesinambungan fiskal Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki penerimaan negara. Purbaya menyebutkan bahwa pengumpulan pajak pada dua bulan pertama 2026 menunjukkan perbaikan signifikan. “Sebagai indikasi awal, penerimaan pajak pada Januari tumbuh sekitar 30 persen dan Februari relatif stabil. Kita akan pastikan tren ini terus terjaga,” ujarnya.
Pemerintah juga mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan dan lembaga pendukung ekonomi, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, serta Indonesia Investment Authority (INA) untuk mendorong investasi dan pertumbuhan.
“Semua engine of growth akan kita gunakan agar keraguan dari para pemeringkat bisa terbantahkan dengan kinerja ekonomi yang nyata,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kondisi global yang tidak biasa turut mempengaruhi persepsi investor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut dia, konflik antarnegara yang terjadi saat ini membuat banyak investor bersikap lebih hati-hati dalam menilai risiko.
“Situasinya memang tidak biasa. Satu negara menyerang negara lain itu bukan situasi yang biasa dalam dunia internasional. Jadi semua pihak, termasuk investor dan pemilik dana, sekarang sedang melakukan penilaian,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, faktor yang paling menentukan adalah konsistensi pengelolaan fiskal pemerintah, terutama dalam menjaga kredibilitas APBN. Ia menjelaskan sebelum menerbitkan surat utang, pemerintah biasanya lebih dulu mengumumkan kebutuhan pembiayaan secara indikatif kepada pasar. Setelah itu para investor memasukkan penawaran pembelian.
Menurut dia, selama pengelolaan APBN tetap konsisten dan kredibel, minat investor terhadap surat utang pemerintah akan tetap terjaga. “Selama kita bisa meyakinkan pasar bahwa APBN dikelola dengan baik, incoming bid itu tetap datang,” katanya.
Ia menambahkan, tingkat imbal hasil atau yield obligasi tidak hanya dipengaruhi kondisi domestik, tetapi juga perkembangan global, terutama di pasar keuangan Amerika Serikat, yang turut mendorong kenaikan yield secara internasional.
Salah satu indikator yang kerap diperhatikan investor adalah spread antara imbal hasil obligasi Indonesia dan obligasi dolar AS.
Menurut Suahasil, spread obligasi Indonesia saat ini berada di kisaran 240 basis point, yang masih sejalan dengan negara-negara dengan profil ekonomi serupa. “Spread itu mencerminkan confidence atau kepercayaan pasar terhadap pengelolaan makroekonomi dan APBN Indonesia,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, pemerintah juga mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Purbaya mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi jika harga minyak mentah dunia naik hingga 92 dollar AS per barel. Menurut dia, tanpa penyesuaian kebijakan, lonjakan harga minyak tersebut berpotensi mendorong defisit APBN hingga sekitar 3,6–3,7 persen terhadap PDB.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi periode harga minyak yang jauh lebih tinggi. Pada masa lalu, harga minyak dunia bahkan pernah menyentuh sekitar 150 dollar AS per barel.
“Kita pernah melewati keadaan harga minyak sampai 150 dollar AS per barel. Ekonominya jatuh? Tidak. Angkanya memang melambat, tetapi tidak jatuh. Jadi kita punya pengalaman menghadapi situasi seperti itu,” kata Purbaya.
Namun, jika tekanan terhadap APBN sangat besar dan ruang fiskal terbatas, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan energi. “Kalau memang anggarannya tidak kuat, tidak ada jalan lain selain kita berbagi beban dengan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan berbagai penyesuaian agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen sesuai aturan fiskal. Langkah tersebut antara lain melalui penghematan belanja negara, penundaan sejumlah pengeluaran yang tidak mendesak, serta penjadwalan ulang proyek pembangunan.
Beberapa pos belanja dalam program pemerintah juga dapat disesuaikan, selama tidak mengganggu komponen utama program tersebut. “Programnya tetap berjalan, terutama yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi belanja yang tidak terlalu esensial bisa ditunda,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan menggeser sebagian proyek pembangunan ke tahun berikutnya, misalnya pembangunan jembatan, sekolah, atau infrastruktur lain yang belum mendesak.
Menurut Purbaya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
