Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana kembali menempatkan tambahan Rp 100 triliun ke perbankan. Purbaya mengatakan penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan.
Sejak September 2025, pemerintah telah menempatkan dana Rp 200 triliun di bank himpunan bang milik negara (Himbara). Rencananya, tambahan Rp 100 triliun itu akan berasal dari dana menganggur yang disimpan di Bank Indonesia.
“Saya pindahkan ke situ biar ada tambahan uang di sistem perekonomian,” kata Purbaya saat buka bersama dengan awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Juamat (6/3).
Penempatan tambahan dana Rp 100 triliun itu tidak akan terikat dalam deposito jangka panjang, berbeda dengan dana yang telah lebih dulu ditempatkan sebelumnya.
Dengan demikian, dana tersebut dapat ditarik jika pemerintah membutuhkannya untuk belanja negara ataupun kebutuhan likuiditas.
Sebelumnya, bendahara negara ini berpandangan koordinasi dengan otoritas moneter menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang berpotensi bertabrakan dengan strategi pengelolaan likuiditas yang dilakukan BI.
Fokus utama Kemenkeu adalah memastikan likuiditas perbankan tetap memadai untuk mendukung ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, opsi penambahan bisa saja ditempuh jika kondisi membutuhkan tambahan likuiditas.
“Saya pastikan likuiditas sistem perbankan kita di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Purbaya.
Adapun, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan akan jatuh tempo pada Maret 2026. Purbaya sebelumnya memastikan penempatan dana di perbankan ini akan diperpanjang hingga enam bulan ke depan.
