JAKARTA, KOMPAS – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES menilai Indonesia mengalami putar balik ke arah otoritarianisme sepanjang 2025. Demokrasi dianggap mengalami erosi atau terkikis pelan, sistematis, dan dilegitimasi sehingga kebebasan warga dibatasi.
Pemikiran terkait menurunnya demokrasi ini tertuang dalam buku Refleksi 2025 dan Outlook 2026 yang dikeluarkan oleh LP3ES. Bertajuk ”Orde Yang Tidak Pernah Pergi, Refleksi Demokrasi Indonesia 2025”, buku ini membeberkan kemunduran demokrasi dari berbagai sudut pandang.
Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES yang juga menulis buku tersebut menjelaskan, kemunduran demokrasi ini dilihat dari berbagai aspek. Tidak hanya dari militerisme yang dianggap menguat, tetapi juga ruang sipil yang dipersempit, dinasti politik, hingga mahalnya pertumbuhan ekonomi di tengah kerusakan alam yang terjadi.
“Buku ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami putar balik ke arah otoritarianisme. Demokrasi pada 2025 tidak runtuh melalui kudeta atau krisis terbuka, melainkan erosi yang pelan, sistematis, dan dilegitimasi,” ujar Wijayanto dalam diskusi buku secara daring yang disaksikan dari Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Jika kita bicara tentang aturan main demokratis, dalam teori-teorinya kita tahu pentingnya supremasi sipil dan pembatasan peran militer dan kepolisian.
Bahkan, menurut Wijayanto, erosi demokrasi ini tidak disadari oleh sebagian masyarakat. Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro ini menganalogikan kondisi katak yang sedang direbus di atas air, tetapi dia tidak sadar karena kondisi tubuhnya menyesuaikan suhu.
“Tetapi suhunya semakin lama semakin panas. Akhirnya, tahu-tahu dia (katak) sudah mati. Seperti itulah yang berlangsung. Sepertinya baik-baik saja, tetapi demokrasi kita ini begitu parah, otoritarianisme yang berlangsung dinormalisasi,” papar Wijayanto.
Kondisi ini, lanjut Wijayanto, dilihat dari menguatnya militerisme di ruang sipil. Hal ini bisa dilihat dari revisi Undang-Undang TNI yang menambah peran personel TNI di jabatan sipil hingga penerapan Operasi Militer Selain Perang yang diperluas.
“Jika kita bicara tentang aturan main demokratis, dalam teori-teorinya kita tahu pentingnya supremasi sipil dan pembatasan peran militer dan kepolisian, ya. Tapi, yang terjadi, TNI semakin menguat perannya, mempraktikkan fungsi seperti pada Orde Baru,” ujar Wijayanto.
Bahkan, perubahan terkait jabatan sipil yang bisa diisi oleh personel militer dinilai mengkhawatirkan. Apalagi, militer dan polisi juga ikut berpartisipasi dalam program pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Merah Putih yang seharusnya dilaksanakan oleh kalangan sipil.
“Kemudian kebebasan berekspresi semakin dikriminalisasi, baik di ruang fisik maupun digital. Dalam buku ini, ditulis juga penahanan dan kriminalisasi ratusan warga sipil. Jadi, banyak sekali, ya,” kata Wijayanto.
Penulis lainnya, Bangkit Wiryawan, melihat dinasti politik juga menggerus demokrasi di Indonesia. Bahkan, dinasti politik ini memiliki bentuk lain dari oligarki yang memiliki banyak kepentingan di belakangnya dan bukan mengedepankan kepentingan publik.
“Mereka menguasai sumber daya-sumber daya; sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alamnya untuk kepentingan kelompok mereka. Artinya, pelayanan publik itu akan dikorbankan,” kata Bangkit.
Oleh karena sumber daya hanya dikuasai oleh lingkaran kecil kekuasaan, dinasti politik ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisisnya, Bangkit melihat sebagian besar daerah yang dipimpin dinasti politik mengalami perlambatan antara 0,5 persen hingga 1,5 persen.
“Tapi ini berlangsung bertahun-tahun. Sehingga ada juga, kemungkinan suatu daerah yang dikuasai dinasti politik bertahun-tahun itu pertumbuhannya lebih lambat 10 persen selama dua dekade terakhir dibandingkan daerah lainnya yang tidak dikuasai dinasti politik,” ujar Bangkit.
Meski demikian, Bangkit membawa kabar baik. Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip ini mengatakan, kemenangan dinasti politik sudah berkurang dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena masyarakat paham bahaya dari dinasti politik ini.
“Di awal-awal itu persentase kemenangan dinasti politik itu di atas 80 persen. Sekarang di bawah 80 persen. Ke depannya, kita berharap masyarakat lebih melek terhadap isu politik sehingga bisa mengetahui bahaya dari dinasti politik,” tutur Bangkit.
Bertindak sebagai penanggap, Profesor Antropologi Politik di Universitas Amsterdam, Belanda, Ward Berenschot menilai buku ini mengingatkan pentingnya melawan normalisasi atas politik Indonesia yang mengalami regresi demokrasi. Apalagi, ada risiko debat publik yang tidak sekaya sebelumnya karena adanya represi dari aparat.
“Ada banyak media yang dimiliki oleh kekuatan oligarki, dan juga ada sebuah chilling effect, maksudnya banyak orang yang merasa tidak cukup bebas mengekspresikan opini mereka. Risiko, tidak akan ada kritik situasi sekarang untuk mengajarkan juga ide alternatif,” ujarnya.
Berenschot juga melihat adanya risiko normalisasi dari situasi saat ini. Masyarakat sudah menilai wajar dominasi otokratis, politik transaksional, kerusakan hingga banyak hal lain. Oleh karena itu, paparan dari buku ini menjadi sangat penting untuk menyadarkan masyarakat dan kembali mengkritik yang terjadi.
“Oh pasti kalau ada demokrasi, calon kaya yang akan muncul, dan kita akan dipimpin oleh orang-orang elite ekonomi. Itu akan dianggap sesuatu yang normal, dan regresi demokrasi ini memberi ruang untuk orang kaya untuk maju dalam demokrasi. Itu bukanlah hal yang normal, dan kita tidak pernah akan menerima itu,” kata Berenschot.
