REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA BARAT, – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mengusulkan agar kawasan Maluk Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi model kawasan tambang berkelanjutan. Pada Senin, Fahri menyampaikan hal ini saat rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.
Menurut Fahri Hamzah, kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan yang sustainable, tidak hanya bergantung pada industri tambang tetapi juga didukung sektor lain seperti pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat. Pengembangan kawasan tambang ini perlu menyeimbangkan antara industri, lingkungan, dan ekonomi lainnya.
Fahri menekankan bahwa kawasan tambang merupakan objek vital nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan. Keseimbangan lingkungan harus menjadi perhatian utama semua pihak terkait.
Pengembangan Kawasan Maluk
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat, Marwoto, mengungkapkan bahwa perkembangan kawasan Maluk semakin pesat seiring dengan peningkatan aktivitas industri di wilayah tersebut. Hal ini memerlukan penataan kawasan permukiman yang lebih baik, termasuk penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan secara terencana.
Marwoto juga menyoroti potensi banjir dan tantangan pengembangan sektor agroindustri di Maluk. Peningkatan kebutuhan hunian dan penataan kawasan permukiman, serta penanganan rumah tidak layak huni, menjadi bagian penting dari program pembangunan daerah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Rencana pengembangan tahap awal mencakup penataan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), pembangunan ruang terbuka, serta penyediaan infrastruktur utilitas dasar guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata. Saat ini, luas kawasan kumuh di wilayah tersebut tercatat sekitar 15 hektare, dan direncanakan untuk pengembangan ruang terbuka seluas sekitar 10 hektare.
