BEBERAPA waktu terakhir, publik menyaksikan dinamika yang tidak biasa dalam pengelolaan diplomasi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengundang berbagai tokoh nasional untuk membahas posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global.
Tidak hanya tokoh dari organisasi keagamaan, Presiden juga mengundang para mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, mantan wakil menteri luar negeri, bahkan mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, serta sejumlah mantan wakil presiden.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari situasi geopolitik global yang sedang berkembang tidak sederhana.
Polemik muncul setelah Indonesia masuk dalam Board of Peace (BoP)—forum internasional yang diprakarsai Donald Trump—sementara pada saat yang sama konflik Amerika Serikat dan Iran memanas. Indonesia bahkan disebut siap menawarkan diri sebagai mediator konflik tersebut.
Di ruang publik, dinamika ini berkembang menjadi perdebatan panjang. Sebagian pihak mempertanyakan arah diplomasi Indonesia, terutama terkait posisi terhadap Palestina.
Baca juga: Siapa Sebenarnya Dirigen Komunikasi Pemerintah Prabowo?
Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari diplomat senior, tokoh nasional, hingga masyarakat sipil.
Namun jika ditelusuri lebih jauh, polemik yang berkembang ini sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari substansi kebijakan itu sendiri.
Yang lebih terlihat justru adalah lemahnya orkestrasi komunikasi pemerintah dalam menjelaskan arah dan pertimbangan di balik langkah diplomasi tersebut.
Hal ini menjadi semakin penting jika melihat konteks global saat ini. Gaya kepemimpinan Donald Trump memang membuat banyak negara berada dalam posisi serba hati-hati—mulai dari kebijakan tarif dagang yang agresif hingga sikap politiknya yang sulit diprediksi.
Trump bahkan terlihat berani mendorong penataan ulang tatanan politik internasional, termasuk melalui gagasan membangun forum tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Situasi seperti ini wajar membuat banyak negara “berkeringat dingin” membaca arah geopolitik yang bergerak cepat.
Namun, justru dalam situasi seperti itu, pemerintah sebenarnya memiliki banyak ruang untuk menjelaskan alasan strategis di balik posisi Indonesia. Sayangnya, ruang penjelasan tersebut tidak hadir secara kuat di ruang publik.
Seandainya tim komunikasi pemerintah mampu merumuskan dan menyampaikan narasi kebijakan secara jelas dan konsisten, berbagai spekulasi yang berkembang saat ini mungkin tidak akan berubah menjadi polemik yang begitu riuh.
Dalam politik, kebijakan publik tidak hanya diukur dari substansinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang rasional sekalipun dapat terlihat membingungkan.
