Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan sejumlah ekonom di kediamannya untuk membahas nasib fiskal RI di tengah konflik AS-Iran.
IDXChannel - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan sejumlah ekonom di kediamannya untuk membahas nasib fiskal RI di tengah ketegangan konflik Amerika Serikat–Iran.
Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan banyak evaluasi dan tindakan untuk menjaga perekonomian agar terhindar dari krisis yang terjadi pasca konflik geopolitik.
Ia menyebut perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu sentimen global, kondisi masa lalu, dan kebijakan saat ini.
"Kita tidak bisa mengubah (kondisi) luar negeri, kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita hanya bisa memberikan perhatian pada kebijakan sekarang," ujarnya dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu malam (8/3/2026).
(Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan para ekonom di kediamannya. Foto: Iqbal Dwi Purnama/iNews Media Group)
Pada kesempatan yang sama, Senior Researcher Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Vid Adrison, mengatakan kondisi fiskal RI cukup sempit untuk menghadapi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik. Ia menilai konflik yang terjadi bisa menyebabkan lonjakan harga energi dan berujung pada peningkatan inflasi.
"Pemerintah jika ingin mengendalikan, terpaksa harus meningkatkan subsidi. Tapi ruang fiskal kita terbatas," katanya.
Selain itu, konflik ini bisa menimbulkan perlambatan ekonomi dunia. Hal ini berimplikasi pada kinerja ekspor RI yang saat ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sehingga berpotensi terganggu.
Kondisi ini, kata Vid Adrison, mengharuskan pemerintah melakukan relokasi anggaran ke hal-hal yang lebih produktif. Salah satu usulan konkret untuk mengantisipasi ketidakpastian ini adalah mempertimbangkan kembali program MBG.
"MBG itu membutuhkan duit yang luar biasa besar, sekitar 8 persen dari APBN. Tapi data dari Susenas hanya ada 15 persen masyarakat yang mengatakan mereka khawatir tidak memiliki makanan cukup," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Managing Director PEPS Anthony Budiawan menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU APBN. Hal ini perlu dilakukan untuk relokasi anggaran ke program-program yang lebih produktif.
"Otomatis kalau pengalihan dari belanja ke belanja lain, otomatis diperlukan UU APBN yang baru. Karena kalau tidak ya melanggar, karena UU APBN itu diatur sampai organisasi, fungsi, dan program, jadi harus dilakukan," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
