Giuseppe Garibaldi 551 kini tengah bersandar di Pangkalan Angkatan Laut Mar Grande di Taranto, Italia. Tidak lama lagi bekas kapal induk Angkatan Laut Italia itu akan segera berganti nakhoda, dari Italia ke Indonesia.
Proses akuisisi Garibaldi dari Italia ke Angkatan Laut (AL) Indonesia tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, beredar sebuah dokumen mengenai rancangan keputusan menteri tentang penyerahan Garibaldi secara cuma-cuma kepada AL Indonesia. Disebutkan bahwa dokumen itu telah diterima oleh parlemen Italia pada 20 Februari 2026.
Di dalam dokumen berpenanda Februari 2026 tersebut diterangkan bahwa secara administratif, Garibaldi telah ditempatkan ke status cadangan sejak 31 Desember 2024. Alasannya, siklus operasionalnya telah berakhir sehingga menimbulkan persoalan teknis maupun operasional.
Garibaldi dinilai sudah usang karena mulai beroperasi sejak awal 1980-an. Meski dimodernisasi untuk kemampuan komando, pertahanan diri, serta integrasi dengan sistem udara modern, Garibaldi dinilai tidak lagi selaras dengan standar teknologi dan doktrin terkini.
Selain itu, tercantum beberapa pertimbangan dan alasan pemberian Garibaldi dari pemerintah Italia kepada Indonesia. Salah satu yang disebutkan di awal adalah pernyataan bahwa pengalihan kapal secara gratis atau cuma-cuma tersebut tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi Italia. Biaya pengalihan disebut sebesar 54 juta euro atau setara Rp 1 triliun.
Ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Mulai sekarang, level perwiranya harus memiliki kompetensi-kompetensi khusus sebagai pengawak dan operator di kapal induk.
Bagi Pemerintah Italia, pengalihan tersebut menghindarkan mereka dari biaya pemeliharaan yang signifikan. Pada 2025, biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan sekitar 5 juta euro atau sekitar Rp 98,4 miliar.
”Terutama disebabkan oleh konsumsi listrik, layanan pengawasan, keamanan, dan aktivitas minimum yang diperlukan untuk memastikan kelayakan dan integritas platform,” demikian tulis dokumen tersebut.
Selain itu, jika Garibaldi tidak dialihkan, AL Italia diharuskan untuk memulai prosedur penjualan dalam rangka pembongkaran kapal. Proses itu diperkirakan memakan waktu 24 bulan atau 2 tahun dengan total biaya diperkirakan mencapai 18,7 juta euro. Jika tidak ada pihak yang berminat untuk membeli kapal tersebut, biaya tersebut kemungkinan akan ditanggung Pemerintah Italia.
Oleh karena itu, Pemerintah Italia menilai, pengalihan Garibaldi secara cuma-cuma merupakan pilihan yang secara ekonomis berkelanjutan dan lebih hemat biaya secara keseluruhan daripada mempertahankannya sebagai cadangan atau menjualnya.
Dengan demikian, pengalihan secara cuma-cuma tersebut akan menghilangkan biaya tertentu dan secara signifikan mengurangi munculnya biaya lanjutan di masa mendatang. Proses pengalihan tersebut diperkirakan rampung pada Desember 2026.
Selain penjelasan tentang pertimbangan pengalihan Garibaldi ke Indonesia secara cuma-cuma, dokumen tersebut juga memuat lampiran berupa lembar teknis mengenai spesifikasi Garibaldi saat ini. Beberapa informasi dasar yang ditulis antara lain diluncurkan pada 4 Juni 1983, diawaki oleh 570 awak, ditenagai empat mesin turbin gas, hingga kecepatan kapal yang dapat dipacu mencapai 30 knot.
Hal yang menarik, lembar teknis itu juga mencantumkan kondisi terkini Garibaldi. Disebutkan bahwa kapal itu akan tersedia tanpa kemampuan operasional ofensif karena sistem persenjataan yang ada tidak dapat dioperasikan.
Saat ini, yang dipertahankan di Garibaldi hanya sistem yang penting untuk keselamatan dan kenyamanan di atas kapal serta sistem penggerak. ”Semata-mata untuk memungkinkan navigasi selama transfer,” demikian tulis dokumen tersebut.
Bagi Pemerintah Italia, dari perspektif industri dan ekonomi, pengalihan Garibaldi ke AL Indonesia akan semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin. Penjualan dua unit kapal angkatan laut kelas PPA ke Indonesia dengan total nilai sekitar 1,25 miliar dolar AS belum lama ini dinilai telah membuka saluran kerja sama industri yang signifikan.
Dengan pengalihan Garibaldi, terbuka beberapa kerja sama ikutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi industri di Italia. Beberapa yang disebutkan adalah adalah penyelesaian kontrak angkatan laut lebih lanjut.
Kontrak dimaksud antara lain pengadaan enam kapal selam kelas DGK (DRASS) dengan nilai perkiraan 480 juta euro atau setara Rp 9,4 triliun, penyelesaian kontrak pengadaan pesawat M-346 dengan nilai sekitar 600 juta euro atau setara Rp 11,8 triliun, dan pengadaan tiga pesawat patroli maritim dengan nilai 450 juta euro atau setara Rp 8,8 triliun.
Proyeksi kerja sama lain antara Indonesia dan industri pertahanan Italia, sebagaimana disebut di dokumen tersebut, memang telah berjalan. Di ajang Singapore Air Show yang diselenggarakan pada Februari 2026, perusahaan pertahanan asal Italia, Leonardo, PT ESystem Solutions, dan Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani surat pernyataan komitmen (letter of intent/LoI) untuk bekerja sama dalam penyediaan dan dukungan pesawat Leonardo M-346 F ”Blok 20” dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Udara Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari keterangan pers dari Leonardo, pemilihan pesawat Leonardo M-346 F ”Blok 20” merupakan bagian dari rencana modernisasi Indonesia untuk menggantikan pesawat yang sudah tua, seperti Hawk. LoI tersebut mencakup kerja sama untuk dukungan, pemeliharaan, perbaikan menyeluruh, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal Rico R Sirait, Jumat (6/3/2026), mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk modernisasi dan retrofit Garibaldi.
”Terkait rencana retrofit dan modernisasi Giuseppe Garibaldi, kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan di Indonesia. Untuk perusahaan atau galangan yang akan mengerjakan, saat ini masih akan ditentukan melalui proses pemilihan penyedia sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku,” ujar Rico.
Menurut Rico, pada prinsipnya kegiatan retrofit dan modernisasi Garibaldi diharapkan dapat dilaksanakan oleh perusahaan atau galangan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas industri pertahanan nasional. Namun, pelibatan pihak atau negara lain dimungkinkan, khususnya apabila terdapat instalasi peralatan tertentu yang berasal dari luar negeri dan memerlukan dukungan teknis dari produsen aslinya.
Sebelumnya, Rico memberikan kepastian bahwa Italia akan menghibahkan Garibaldi ke Indonesia. Dengan demikian, tidak perlu ada anggaran negara untuk membelinya. Kalaupun anggaran negara dikeluarkan, semata untuk kebutuhan peremajaan dan penyesuaian sistem.
”Anggaran yang disiapkan Pemerintah Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan retrofit atau penyesuaian agar sesuai kebutuhan operasi TNI, khususnya TNI AL,” kata Rico.
Pada kesempatan lain, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan mengatakan, setidaknya dibutuhkan 500 personel untuk mengoperasikan Garibaldi. Proyeksi 500 personel tersebut baru mencakup kru inti kapal.
Jumlah tersebut belum termasuk personel penerbang maupun sistem aviasi pendukung lainnya. Dengan demikian, kebutuhan total personel bisa berlipat ganda jika kapal beroperasi dengan kekuatan penuh.
”Untuk pengisian personelnya, ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Mulai sekarang, level perwiranya harus memiliki kompetensi-kompetensi khusus sebagai pengawak dan operator di kapal induk,” tutur Yayan.
Dukungan lainnya, kata Yayan, adalah dermaga angkatan laut maupun pelabuhan sipil harus disiapkan untuk mendukung fasilitas sandar bagi kapal sekelas Garibaldi. Dukungan logistik dan perbekalan saat kapal bersandar juga menjadi perhatian krusial mengingat besarnya skala operasi.
Pengamat militer dan penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan, jika skema yang dipilih adalah menjual Garibaldi, Pemerintah Italia berkewajiban untuk merekondisi atau memperbaiki kapal itu agar dapat kembali seperti semula. Berdasarkan informasi dari dokumen tersebut, besar kemungkinan kapal itu akan ditransfer dengan skema hibah.
Dari dokumen tersebut, kata Gerry, didapatkan pula gambaran tentang kondisi Garibaldi saat ini. Meskipun kapal itu akan dihibahkan, sudah bisa dipastikan ada banyak sistem dalam kapal itu yang perlu diperbaiki. Hal itu diperkirakan akan memakan dana besar karena Garibaldi adalah kapal tua.
”Hibah ini, kan, hanya bodi kapalnya. Pasti ada refurbish dan normalnya yang melakukannya adalah negara pengguna sebelumnya. Jadi, mereka tahu seluk-beluk kapal, termasuk penyakitnya selama ini,” tutur Gerry.
Menurut Gerry, salah satu diskusi yang mengemuka di publik adalah tentang kemungkinan penggantian mesin kapal dari mesin turbin gas ke mesin diesel yang lebih ekonomis. Namun, penggantian mesin kapal dinilai akan berdampak pada perhitungan teknis kapal serta menurunkan kecepatan kapal.
Terkait rencana jangka panjang Indonesia dalam akuisisi kapal induk, menurut Gerry, hal itu mesti diletakkan pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Saat ini, belum semua wilayah di Indonesia bagian timur dapat dijangkau dengan mudah, terutama jika terjadi keadaan darurat atau ketika terjadi bencana. Untuk itu, kapal induk diperlukan sebagai respons cepat untuk tanggap darurat.
Garibaldi dinilai memiliki mobilitas tinggi dengan kecepatan 26-30 knot serta kemampuan membawa helikopter dalam jumlah yang cukup banyak. Berkaca dari beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, helikopter menjadi andalan untuk membawa bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi.
Bagi AL Indonesia, Gerry menuturkan, akuisisi kapal bekas seperti Garibaldi dipandang sebagai sarana untuk belajar. Alih-alih membeli kapal induk baru dengan harga yang jauh lebih mahal dengan teknologi yang lebih rumit tetapi tanpa kepastian waktu pengiriman, Garibaldi menjadi alternatif belajar yang lebih baik. AL Indonesia diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan dalam pengoperasian sistem kapal induk yang kompleks.
”Jadi, saya melihat dengan mengakuisisi Garibaldi ini, kita bisa belajar untuk mengoperasikan helikopter, termasuk juga berlatih mengoperasikan drone dari kapal induk. Kita memang butuh itu,” ujar Gerry.
Pada akhirnya, akuisisi Garibaldi bukan sekadar memindahkan sebuah kapal induk tua dari Italia ke Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia mesti mengambil pilihan strategis dalam membangun kekuatan lautnya, yakni memanfaatkan peluang sambil belajar dari teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai.
