26 Februari 2026, secercah harapan damai sempat menyeruak dari gedung milik Kedutaan Besar Oman di Jenewa, Swiss.
Dalam putaran ketiga perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran itu, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi—yang negaranya bertindak sebagai mediator—berkicau di platform X bahwa telah dicapai “kemajuan signifikan” antara Teheran dan Washington.
Dalam perundingan yang digambarkan oleh juru bicara Kemenlu Iran berlangsung intensif dan serius tersebut, delegasi AS yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Trump Steve Witkoff dan Jared Kushner (menantu Trump), berunding dengan delegasi Iran di bawah komando Menlu Abbas Araghchi.
Pertemuan dilaporkan berlangsung berjam-jam melampaui pembicaraan pada putaran pertama di Muskat, Oman, dan putaran kedua di Jenewa yang masing-masing berlangsung pada awal dan pertengahan Februari lalu.
Meski tidak ada hasil yang diungkap secara resmi, perundingan rencananya berlanjut setelah para delegasi mengonsultasikan pembicaraan mereka kepada pemerintahan masing-masing. Menlu Oman Badr menyebut diskusi teknis akan berlangsung pekan berikutnya di Wina, Austria.
Dua hari setelah itu, 28 Februari, Badr dengan senyum sumringah menemui Wakil Presiden AS JD Vance. Ia membagikan detail negosiasi antara AS-Iran di Jenewa dan kemajuan yang telah dicapai.
“Perdamaian ada di tangan kita,” cuitnya di X (28/2). Badr percaya kesepakatan damai terkait nuklir Iran bakal tercapai dan bahkan mengulangi kutipan tersebut dalam sebuah siaran televisi politik AS, Face the Nation.
Namun di hari yang sama saat bertemu JD Vance, Badr terkejut setelah Amerika Serikat dan Israel justru menyerang Iran dengan melancarkan Operasi Epic Fury. Menurutnya proses negosiasi telah dirusak dan kepentingan AS maupun tujuan perdamaian global tak tercapai karena serangan ini.
“Dan saya mendoakan pihak yang tak bersalah yang bakal menderita (karenanya). Saya mendesak AS tidak semakin terseret ke dalamnya. Ini bukan perang kalian,” komentarnya setelah berita serangan Israel dan AS ke Iran menyeruak.
Akibatnya serangan AS-Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur. Perundingan pun batal, Iran menyatakan tak lagi sudi berunding dengan AS setelah peristiwa itu.
Kenapa AS-Israel Menyerang Iran?Meski perundingan nuklir dengan Iran disebut telah memiliki kemajuan signifikan, ada alasan kenapa rudal-rudal AS dan Israel akhirnya merobek langit Teheran. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, mengurai bahwa serangan itu dilancarkan sehari setelah keluarnya laporan resmi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 27 Februari 2026.
Menurut laporan IAEA, pada pertengahan Juni 2025—tepat sebelum fasilitas nuklir mereka dibombardir dalam Operasi Midnight Hammer—Iran telah mengakumulasi 440,9 kilogram uranium 235 yang diperkaya hingga level 60 persen.
IAEA menegaskan Iran adalah satu-satunya negara non-senjata nuklir di bawah perjanjian NPT (Traktat Nonproliferasi Nuklir) yang memproduksi dan menimbun uranium di level tersebut.
Andi memaparkan dengan material sebanyak itu, intelijen AS dan Israel menyimpulkan bahwa Iran dapat mengkonversinya menjadi senjata nuklir hanya dalam hitungan minggu. Operasi militer pada Juni 2025 pun diluncurkan murni dengan satu sasaran: melumpuhkan fasilitas nuklir Iran.
Namun intelijen Israel, menurut Andi, saat itu memperkirakan Iran akan kembali memiliki kemampuan pengayaan tersebut hanya dalam waktu enam bulan. Laporan IAEA mencatat bahwa sejak serangan pertengahan Juni 2025, agen mereka kehilangan akses dan kontinuitas pengawasan atas stok material nuklir Iran.
“Hilangnya kontinuitas pengetahuan Badan atas seluruh material nuklir yang telah dideklarasikan sebelumnya di berbagai fasilitas yang terdampak (serangan AS-Israel) di Iran perlu ditangani dengan tingkat urgensi yang paling tinggi,” tulis IAEA.
Hilangnya jejak pengawasan ini, menciptakan kepanikan eksistensial karena ketiadaan payung penangkal nuklir di Timur Tengah. Bayang-bayang ratusan kilogram uranium 60 persen inilah yang menjadi dalih pamungkas peluncuran Operasi Epic Fury pada 28 Februari 2026.
“Jadi setiap kali IAEA melaporkan bahwa kemampuan pengayaannya (Iran) sudah mendekati 60%, Amerika Serikat dan Israel lalu melakukan serangan militer untuk menghancurkan fasilitas,” kata Andi Widjajanto kepada kumparan, Kamis (5/2).
Selain bertujuan (1) menghancurkan fasilitas nuklir, Andi menyebut pada serangan kali ini AS-Israel menargetkan (2) ancaman rudal Iran, (3) pergantian rezim, dan (4) pelemahan Korps Garda Republik Iran (IRGC).
Pada 3 Maret, Presiden Trump menjelaskan tujuan perang ini ialah (1) menghancurkan kemampuan rudal Iran, (2) memusnahkan angkatan lautnya, (3) memastikan Iran tak memiliki senjata nuklir, dan (4) memastikan rezim Iran tidak mempersenjatai, mendanai, dan menggerakkan teroris di luar perbatasannya (proksi).
Namun, narasi ancaman nuklir sebagai justifikasi serangan AS-Israel ditanggapi berbeda oleh Pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Ia memandang isu nuklir tak lebih dari sekadar kedok.
Menarik ke belakang, reaktor nuklir Iran sebenarnya didapat dari bantuan AS sebelum Revolusi 1979 yang mengubah pemerintahan monarki menjadi republik Islam. Di era kepemimpinan Shah (gelar Raja Iran era monarki), AS memiliki hubungan erat dengan Iran.
Hubungan itu memburuk sejak 1979. Tak lama setelahnya Iran diganjar sanksi ekonomi oleh AS. Di era Presiden AS Barrack Obama, sanksi itu dilonggarkan dengan kesepakatan bahwa Iran menandatangani perjanjian nuklir JCPOA pada 2015 yang membatasi pengayaan nuklir untuk tujuan damai dan dalam pengawasan IAEA secara berkala.
Namun, AS menarik diri secara unilateral dari kesepakatan tersebut pada 2018 atau saat Donald Trump menjabat sebagai presiden pada periode pertama.
Pada 2025, AS-Iran menggelar lima putaran negosiasi damai soal nuklir yang berakhir dengan serangan AS pada Juni 2025 setelah IAEA melaporkan adanya 166,6 kg kilogram uranium 235 yang diperkaya hingga level 60 persen.
Sebagai informasi, uranium yang diperkaya di atas 20% isotop U-235 merupakan Uranium Pengayaan Tinggi (HEU) yang dapat digunakan dalam bidang persenjataan. Meski begitu, uranium yang dikategorikan weapon grade di dunia biasanya terdiri dari 90% U-235.
Adapun pada Februari 2026, tiga putaran negosiasi AS-Iran soal nuklir Iran juga gagal dan berujung pada serangan AS-Israel.
Menurut Dina, tujuan utama dari serangan AS-Israel teranyar ialah penggulingan rezim di Teheran. Dina menyoroti keputusan perang ini sarat muatan politik dan kesepakatan tertutup antara Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Mereka (AS-Israel) tidak ingin ada pemerintahan yang seperti ini di Iran. Pemerintahan yang terus-menerus melawan Barat, melawan Amerika, dan melawan Israel,” ujar Dina, Jumat (6/2). Ia menyebut Iran jadi ancaman bagi Israel karena membantu Palestina.
Langkah eskalatif ini bahkan diambil Trump secara sepihak tanpa persetujuan dari Kongres AS. Meski begitu, belakangan Kongres memungut suara untuk menyetop Presiden AS melalui War Power Resolution. Namun resolusi itu gagal karena dukungan dari mayoritas Partai Republik yang menolak untuk menghentikan perang dan mensyaratkan otorisasi kongres untuk serangan lebih lanjut.
“Keputusan perang Trump ini memang sangat merugikan AS, sama sekali bukan kepentingan nasionalnya. Ini adalah demi Israel. Iran diserang bukan karena nuklirnya tapi karena pembelaan Iran terhadap Palestina,” kata Dina.
Pakar Politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Prof. Yon Machmudi, mengamini pandangan tersebut. Di mata Israel, keberadaan Iran adalah ancaman eksistensial, sehingga mengeliminasi rezim yang berkuasa adalah harga mati.
Prof. Yon menyoroti betapa deterministiknya asumsi yang dibangun oleh Washington dan Tel Aviv. Mereka menjadikan para pemimpin puncak Iran sebagai target pembunuhan dengan satu harapan penuh presisi: rakyat akan menyerah.
Tapi yang terjadi adalah sebaliknya.
Bakal Jadi Perang Panjang?Presiden Trump memproyeksikan sejak serangan berlangsung tengah malam pada 28 Februari, AS akan menggelar perang sekitar empat hingga lima pekan lamanya atau sekitar sebulan.
“Tetapi kami punya kemampuan untuk berlanjut lebih lama dari proyeksi tersebut,” kata Trump.
Prof Yon menjelaskan, skenario ideal di kepala para pembuat kebijakan AS dan Israel setelah Khameini tewas ialah rakyat Iran akan turun ke jalan, mengambil alih kekuasaan dari dalam, lalu mengulang cerita jatuhnya pemerintahan di Libya atau penggulingan kekuasaan di Venezuela.
Akan tetapi, kalkulasi di atas meja itu meleset jauh dari apa yang terjadi di Teheran.
"Ternyata ketika pemimpinnya terbunuh bukan menyerah, tetapi semakin kuat perlawanannya kepada Amerika dan terhadap Israel," kata Prof. Yon.
Alih-alih runtuh dan menyerah bersimpuh, aparat militer dan rakyat Iran justru langsung merapatkan barisan. Serangan balasan diluncurkan, menyeret kawasan Timur Tengah ke palagan perang.
Terbaru: Iran bahkan selesai melakukan suksesi kepemimpinan setelah putra kedua Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi.
Pengamat Timteng Unpad, Dina Sulaiman, menyebut klaim 4-5 pekan dari Trump tak lebih dari sekadar psywar alias perang psikologis. Di atas kertas, Amerika mungkin digdaya. Namun di buku kas negaranya, Washington sedang berdarah-darah.
Dina menyoroti jomplangnya hitung-hitungan amunisi. Iran memproduksi drone mandiri seharga USD 20.000 (sekitar Rp 310 juta). Untuk mencegat benda murah itu, AS harus menembakkan rudal interseptor Patriot yang harganya mencapai USD 3 juta hingga 4 juta (sekitar Rp 46-62 miliar) per unit. Bahkan, drone Iran yang lincah kadang memaksa AS menembakkan hingga 20 interseptor hanya untuk satu target.
"Di hari keempat (3 Maret) itu saya masih nge-track itu (habis) 2,2 miliar USD (sekitar Rp 34 triliun), uangnya Amerika habis untuk 4 hari perang itu," ungkap Dina.
Ia justru memprediksi pihak yang memiliki "napas panjang" dalam perang ini adalah Iran, mengingat Teheran telah terbiasa hidup mandiri di bawah sanksi ekonomi selama lebih dari 40 tahun dan memiliki ketahanan pangan serta produksi senjata domestik yang mumpuni.
Sebaliknya, Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto melihat skenario durasi perang ini terbagi menjadi dua fase.
Fase pertama adalah perang rudal. Jika pertempuran hanya mengandalkan saling serang dari udara seperti saat ini, perang bisa berakhir cepat, paling lama satu bulan.
Merujuk laporan Pentagon, Iran disebut telah menghabiskan 86 persen dari kapasitas rudalnya per 4 Maret 2026. Jika Teheran tidak mendapat pasokan kilat dari negara seperti Rusia atau Korea Utara, napas rudal balistik mereka segera habis.
Fase kedua yakni invasi. Jika AS memaksakan ambisi utamanya—yakni pergantian rezim di Teheran—namun rakyat dan militer Iran terus melawan dengan militansi revolusioner, Washington tak punya pilihan selain melakukan serangan darat.
Saat ini, Juru Bicara IRGC Ali-Mohammad Naeini sudah sesumbar Iran siap menghadapi perang skala penuh dan intensintas tinggi hingga enam bulan pada tempo konflik saat ini.
Menurutnya, Iran bahkan belum menggunakan rudal terbaru yang diproduksi 10 tahun terakhir. Sebagian besar rudal yang sudah diluncurkan merupakan keluaran tahun 2012-2013.
Andi memproyeksikan AS harus mengirim sekitar 650.000 pasukan untuk menguasai tujuh kota strategis di Iran, termasuk Teheran. Angka ini jauh lebih besar ketimbang saat invasi ke Irak pada 2003.
"Kalau Irak itu topografinya padang gurun, rata. Sementara kalau di Iran, kalau Amerika Serikat masuknya dari arah Irak Kurdistan itu sudah langsung berhadapan dengan gunung. [...] Ini akan menghasilkan perang asimetrik berulang berkelanjutan seperti yang terjadi di Afghanistan atau Vietnam," terang Andi.
Pakar Politik Timteng UI, Prof. Yon Machmudi, menyepakati tingginya risiko invasi darat tersebut. Iran adalah negara yang tertutup dengan medan yang sulit dipahami. Jika ini dilakukan menurutnya akan menciptakan ketidakstabilan jangka panjang.
“Satu faksi mungkin bisa dihancurkan akan muncul faksi-faksi yang lain dan gejolaknya saya kira akan sangat besar. Menimbulkan perlawanan baru dari berbagai macam faksi yang muncul dan ini saya kira akan merembet ke mana-mana,” kata Prof Yon.
Di Irak, AS menggelar invasi pada 2003. Meski pemerintah Saddam Hussein berhasil digulingkan, gejolak pemberontakan muncul. AS kemudian selesai menarik pasukan mereka pada 2011 sebelum kemudian menggelar pasukan kembali pada 2014 pasca kemunculan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Invasi di Irak pra-2003 itu didasari pada klaim bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal (WMD) dan keterkaitan dengan bantuan Irak ke Al Qaeda. Presiden George W. Bush yang berasal dari Partai Republik–sama dengan Trump–menggelar invasi itu sebagai bagian dari Perang Melawan Teror usai AS diserang pada tragedi 11 September 2001.
Namun 9/11 Commision Report tak menemukan hubungan Saddam dan perencanaan serangan Al Qaeda ke AS. Klaim kepemilikan WMD juga tak pernah ditemukan oleh investigator yang menulis laporan Iraq Survei Group (2004).
Bagaimana Pengaruh dan Peran Indonesia di Perang Ini?Eskalasi perang yang tak menentu bukan hanya mengancam nyawa dan geopolitik Timur Tengah, namun juga mencekik urat nadi ekonomi global. Prof. Yon Machmudi mengingatkan bahwa Selat Hormuz—jalur utama logistik minyak dunia—kini menjadi kartu truf (choke point) bagi Iran.
"Penutupan seminggu saja pasti dampak globalnya akan sangat besar, apalagi sampai berminggu-minggu atau sebulan, negara-negara lainnya harus siap-siap mitigasi ketika ada kelangkaan minyak," tegas Prof. Yon.
Di titik ini, Indonesia harus bersiap menahan guncangan. Harga energi diprediksi akan melonjak drastis akibat gangguan logistik dan kepanikan pasar (shock). Pemerintah sebelumnya sempat melontarkan kekhawatiran bahwa cadangan minyak Indonesia hanya mampu bertahan selama 20 hari, sehingga pasokan sangat rentan jika krisis di Timur Tengah memanjang.
Namun, Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto meminta publik tidak panik berlebihan soal "kehabisan bensin". Menurut Andi, isu utamanya bukanlah hilangnya minyak dari pasar global secara absolut, melainkan kapasitas infrastruktur kilang penyimpanan (strategic reserve) Pertamina yang memang didesain maksimal untuk cadangan 20 hari.
"Begitu Indonesia mendapatkan alternatif, kalau misalnya dari Hormuz tertutup lalu alternatifnya ada, ya enggak ada masalah. 20 hari itu pasti ada terus, mungkin dengan harga yang lebih mahal dan seterusnya, tapi pasokan pasti ada terus," kata Andi menenangkan.
Selain imbas ekonomi, perang ini juga menempatkan posisi diplomasi Indonesia di ujung tanduk. Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya terjun sebagai mediator atau juru damai antara AS dan Iran.
Namun, tawaran mulia itu dinilai sulit terealisasi. Hal ini tak lepas dari keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP)—sebuah dewan perdamaian inisiasi Trump yang ironisnya diketuai oleh AS sendiri, pemeran utama dalam perang ini.
Prof. Yon menilai posisi Indonesia menjadi sangat dilematis. Sebagai negara yang mengedepankan prinsip bebas aktif dan anti-penjajahan, Indonesia seharusnya mengecam secara lantang serangan yang menewaskan kepala negara yang sah.
"Harusnya sebenarnya Indonesia dalam posisi seperti itu kalau kita independen... dengan mudah menyampaikan itu karena itu yang akan menjadi patokan posisi moral internasional," kritik Prof. Yon.
Kenyataannya, Indonesia dianggap terlalu berhati-hati dan hanya "menyesalkan gagalnya perundingan" alih-alih mengecam invasi militer. Keengganan ini, menurut Prof. Yon, bisa jadi karena Indonesia berusaha mengurangi risiko bisnis dan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat.
Dina Sulaiman bahkan mendesak langkah yang lebih radikal. Menurutnya, mustahil Indonesia bisa menjadi mediator yang adil jika masih duduk di satu meja dengan Trump dalam payung Board of Peace.
Dina menilai satu-satunya cara bagi Indonesia untuk memberikan tekanan diplomatik yang nyata adalah dengan berani keluar dari Board of Peace. "Kita tunjukkan bahwa kita enggak setuju dengan perang ini, ya kita keluar dari BOP," tantangnya.
Andi Widjajanto pun mengamini peliknya posisi diplomasi Prabowo. Menurut Andi, seorang juru damai dalam konflik sebesar ini mutlak haruslah negara yang netral, tidak memiliki kepentingan, dan tidak menjadi ancaman bagi kedua belah pihak (seperti Oman).
"Kalau Indonesia mengatakan saya akan masuk karena saya negara muslim terbesar, Amerika Serikat akan bilang kamu akan cenderung ke Iran. Kalau Indonesia kemudian berusaha masuk karena dia mengatakan saya anggota Board of Peace, Iran akan bilang kamu cenderung ke Amerika Serikat," papar Andi, menyoroti kebuntuan posisi tawar (bargaining position) Indonesia.
Dengan posisi seperti itu, akankah Jakarta bisa meredam bara di Timur Tengah?
