Instruksi Khusus PDIP ke Kepala Daerah dan DPRD Saat Harga Minyak Dunia Meroket

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi khusus kepada para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan juga wakil rakyat di semua tingkatanan untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga minyak dunia.

Surat yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto dikeluarkan pada 5 Maret 2026.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranomo. Iya (DPP PDIP keluarkan surat instruksi)," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026). 

Adapun isinya sebagai berikut:

Mencermati konflik di kawasan Timur Tengah yang eskalasinya semakin hari terus meningkat, yang manakonflik tersebut akan mengakibatkan dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Setiap kenaikan 1 (satu)dollar Amerika Serikat harga minyak mentah dunia akan berpotensi menambah beban subsidi minyak diIndonesia hingga kurang lebih Rp7 triliun, yang hal tesebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkankehidupan rakyat kecil.

Berkaitan hal tersebut, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan kader PDI Perjuangan, hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat fungi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD secara konstruktif, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan penghitungan dan analisis secara komprehensif terhadap dampak fiskal daerah atas APBD, termasuk potensi kenaikan belania subsidi, belanja operasional, dan belanja pelayanan publik.
3. Melaksanakan penghematan dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat serta menunda kegiatan yang tidak mendesak.
4. Mengantisipasi kenaikan harga pangann dan biaya distribusi, serta memastikan stabilitas pasokan dan keteriangkauan harga di masing-masing daerah.
5. Memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dankeberpihakan kepada rakyat kecil sebagai wujud komitmen ideologis Partai.