REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan kepada para pejabat pemerintah provinsi yang baru dilantik untuk menghindari praktik pungutan liar atau pungli. Pesan ini disampaikan Bobby seusai melantik 308 pejabat di lingkungan Pemprov Sumut pada Senin.
"Jangan ada kegiatan tambahan, seperti pungli atau meminta uang dalam proyek," tegas Bobby. Ia menekankan pentingnya untuk menertibkan diri agar terhindar dari tindakan yang merugikan.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan Pemprov Sumut, meningkatkan solidaritas, dan memastikan organisasi bekerja lebih efektif. Bobby mengingatkan bahwa arahan terkait tugas dan tanggung jawab jabatan sudah sering disampaikan dalam pelantikan sebelumnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Bobby menekankan bahwa diskusi di organisasi perangkat daerah (OPD) harus berfokus pada pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing OPD. Namun, ia menegaskan bahwa kekompakan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran. "Kekompakan harus dijaga, jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Bobby menambahkan bahwa seluruh OPD di Pemprov Sumut harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh, mengingat adanya target pembangunan yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. "Bagi pejabat yang merasa kurang pas atau tidak nyaman, silakan sampaikan pengunduran diri," tutup Bobby.
