Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi gangguan kesehatan mental pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Temuan ini diperoleh setelah sekitar 7 juta anak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pemerintah.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan hasil skrining menunjukkan ribuan anak mengalami gejala kecemasan dan depresi.
Dari total anak yang diperiksa, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak terdeteksi mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Menurutnya, masalah kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berujung pada tindakan bunuh diri.
Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan siswa yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Budi menjelaskan, gangguan kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga kondisi lingkungan seperti keluarga, pergaulan, dan pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah Perluas Skrining
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, terutama Puskesmas.
Saat ini pemerintah juga berupaya menambah tenaga psikolog klinis di Puskesmas. Hingga kini, jumlah psikolog klinis yang bertugas di fasilitas tersebut masih terbatas, yakni sekitar 203 orang.
Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id guna mendukung penanganan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Peran Sekolah dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan mental.
Upaya deteksi dini tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026.
Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi, mulai dari tahap pencegahan hingga pengobatan dan rehabilitasi.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kerahasiaan data pribadi anak yang mengikuti skrining guna mencegah stigma serta menjamin perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
Editor: Redaktur TVRINews
