Eks Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK di Kasus Kereta Api

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan terhadap Budi Karya digelar pada Senin, 9 Maret 2026, bertempat di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

BACA JUGA: Pucuk Pimpinan Rejang Lebong Lumpuh, Wakil Bupatinya Ternyata Ikut Kena OTT KPK

"Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saudara BKS, eks Menteri Perhubungan yang saat tempus perkara menjabat sebagai Menteri," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/3).

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami pengetahuan Budi Karya terkait proses dan mekanisme pengadaan proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA. Lembaga antirasuah ingin menggali informasi seluas-luasnya dari mantan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu.

BACA JUGA: KPK Boyong Bupati Rejang Lebong Bersama Tujuh Rekan Lainnya ke Jakarta

Sementara itu, kuasa hukum Budi Karya Sumadi, Tri Hartanto, membenarkan bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK. Ia menegaskan kehadiran Budi Karya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang berjalan.

"Kami memenuhi undangan tersebut," ujar Tri.

BACA JUGA: KPK OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari di Bengkulu

Pemeriksaan terhadap Budi Karya digelar di Semarang karena locus delicti atau tempat terjadinya perkara korupsi di DJKA pertama kali terungkap di wilayah Jawa Tengah. Kasus ini sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan proyek perkeretaapian. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Panggil Ketum PP Japto terkait Dugaan Gratifikasi soal Tambang di Kukar


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
China akan Lakukan Apa yang Diperlukan untuk Lindungi Keamanan Energi
• 21 jam lalusuara.com
thumb
Jimly Asshiddiqie: Perlu 16 UU Kodifikasi Terbatas untuk RUU Pemilu
• 10 menit lalukumparan.com
thumb
Mahfud MD di Komisi II: Pilkada via DPRD Boleh, Terbuka untuk Dibahas Lagi
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Marak Isu Pungli Program Indonesia Pintar, DPR Desak Pengawasan Diperketat
• 6 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Ketupat Jaya 2026 Mulai 13–25 Maret
• 6 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.