Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan metode open dumping untuk zona 4A di TPST Bantar Gebang.
Keputusan ini ditetapkan menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menghentikan metode open dumping di TPST Bantar Gebang.
“Jadi untuk zona 4, apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dia mengatakan Pemprov DKI saat ini sedang bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memanfaatkan beberapa tempat dan akan membebaskan lahan baru.
Alasannya, karena TPTS Bantar Gebag akan dijadikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Dam untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai 10 hektar. Sementara lahan ini sudah bisa termanfaatkan untuk menampung sampah yang ada,” jelas Pramono.
Sementara, Pramono menyebut untuk zona 2 dan 3 akan tetap dioperasikan.
“Tapi memang apa yang menjadi arahan Pak Menteri di zona 4A kita tidak open dumping di situ,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, Hanif meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghentikan pengelolaan sampah dengan metode open dumping.
Dia menyebut metode tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008. Selain itu, metode open dumping juga membahayakan keselamatan warga.
Terkait insiden yang terus berulang, Hanif mengatakan pihaknya akan menjndak tegas pihak pengelola sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009.
“Ancaman pidana berkisar 5–10 tahun dan denda 5–10 miliar rupiah berlaku bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kematian,” kata Hanif.
Dia menyebut Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bagi beberapa lokasi pengelolaan sampah yang dinilai berisiko, salah satunya TPST Bantar Gebang. (saa/rpi)
