Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Indonesia menegaskan kembali peran pentingnya dalam diplomasi perdagangan multilateral saat memimpin Pertemuan Menteri G-33 yang diselenggarakan secara virtual.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia membahas penguatan konsolidasi reformasi pertanian untuk diangkat di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung pada 26—29 Maret 2026 di Kamerun.
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyampaikan, KTM ke-14 perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang beberapa tahun terakhir stagnan.
“Indonesia menekankan, KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan. Indonesia selaku koordinator G-33 mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan," kata Budi, dikutip dari siaran persnya, Selasa, 10 Maret 2026.
Beberapa aspek seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, dan agenda pembangunan nasional harus menjadi bagian utama dari arah reformasi tersebut,” lanjutnya.
Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengusung tema “G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation”. Pertemuan yang merupakan bagian dari tradisi konsolidasi yang rutin menjelang KTM WTO ini bertujuan untuk menjaga kesatuan posisi dan memperkuat daya tawar negara-negara berkembang. Dengan 47 anggota, G-33 memiliki peran strategis dalam membentuk arah reformasi pertanian global.
Budi menyebut, salah satu agenda utama pertemuan adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO. Dalam pernyataan bersama tersebut, para Menteri G-33 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan dengan WTO sebagai fondasinya.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya kemajuan dalam perundingan di bidang pertanian. Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang, termasuk isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen untuk mengatasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) tetap menjadi bagian dari agenda reformasi pertanian WTO,” ujar Budi.
Budi menyatakan, Indonesia bersama negara-negara anggota G-33 akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan isu-isu prioritas negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam agenda reformasi pertanian WTO menjelang KTM ke-14.
“Indonesia mengajak seluruh anggota G-33 untuk terus memperkuat koordinasi dan solidaritas menjelang KTM ke-14 WTO. Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil,” tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
