JAKARTA, DISWAY.ID— Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun meminta pemerintah menyiapkan skenario terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) imbas perang antara Iran-Israel dan Amerika Serikat.
Menurut Misbakhun, pergerakan harga minyak global saat ini sangat dinamis. Ia mencontohkan pada awal pekan harga minyak sempat menembus di atas 100 dolar AS per barel, namun kemudian kembali turun ke kisaran 80 dolar AS.
"Kita menghadapi ketidakpastian akibat perang ini. Hari Senin harga minyak sampai ke atas 100, hari ini pun minyak turun ke 80 lagi. Artinya apa? Bahwa pemerintah harus menyiapkan banyak skenario. Skenario-skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita," kata Misbakhun di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/3/2026).
BACA JUGA:Kemenlu RI Serukan AS, Israel dan Iran Hentikan Serangan, Dorong Dialog Diplomasi
"Karena di dalam APBN kita itu ada beberapa asumsi yang berkaitan dengan harga minyak itu sudah ditetapkan harganya di awal. Sehingga ketika terjadi gejolak itu juga memberikan risiko terhadap fiskal kita," sambungnya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, dalam APBN asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
Ketika harga minyak dunia melampaui angka tersebut, maka potensi risiko terhadap kondisi fiskal negara akan meningkat.
"Yang harus disiapkan tidak semuanya menaikkan harga BBM. Kita lihat dulu komponen-komponen yang ada di dalam penetapan harga BBM bersubsidi ini. Kita akan buka lebih dalam lagi faktor apa saja yang sebelum pemerintah melakukan exercise," imbuhnya.
Ia menjelaskan, jika harga minyak meningkat tajam, secara umum terdapat dua pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah.
BACA JUGA:Viral Pengakuan Prajurit TNI Tak Lulus Matematika, Guru SMKN di Tangerang Klarifikasi
Pertama, kenaikan harga dapat diserap oleh negara melalui subsidi, atau kedua dibagi antara negara dan konsumen.
Namun, selama kondisi fiskal masih memungkinkan, negara dapat mengambil porsi lebih besar untuk menahan kenaikan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Tapi pada tingkat tertentu kalau itu masih bisa di-absorb oleh negara, maka negara akan mengambil alih supaya masyarakat tetap terjaga daya belinya. Kemudian tidak menyebabkan inflasi," tuturnya.
Namun, ia menegaskan akan ada risiko jika pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, dampaknya tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga dapat mendorong kenaikan harga pangan karena meningkatnya biaya produksi dan distribusi.
BACA JUGA:Puan: Perang Iran, Israel, dan AS Bukti Kegagalan Sistem Keamanan Global
- 1
- 2
- »
