Pemerintah mengalokasikan Rp 86,7 miliar untuk merevitalisasi 72 sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan sarana pendidikan agar peserta didik di wilayah terdampak dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.
“Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Aceh, Senin (9/3).
Sebanyak 72 satuan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai Rp86,7 miliar. Dari jumlah tersebut, 62 sekolah dilaksanakan secara swakelola, sementara 10 sekolah lainnya akan dikerjakan oleh TNI AD.
Menurut Mu’ti, sekolah yang telah menandatangani PKS pada tahap pertama bahkan sudah mulai memasuki tahap pekerjaan awal. Dia berharap dalam waktu singkat pembangunan rampung dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara ideal.
Selain perbaikan bangunan sekolah yang rusak, Kemendikdasmen juga tengah memproses penanganan bagi sekolah yang harus direlokasi karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.
“Kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran tahun 2026,” tambahnya.
Secara nasional, program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp14 triliun untuk sekitar 11.000 satuan pendidikan di berbagai daerah. Program ini diprioritaskan bagi sekolah di daerah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri 8 Meureudu, Martini, menceritakan, saat bencana banjir terjadi, sekolahnya terdampak cukup parah dengan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter, sehingga seluruh ruang kelas dan perabotan sekolah terendam.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 sekolahnya memperoleh bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas. Penandatanganan PKS telah dilakukan dan proses pembangunan pun tengah berjalan.
“Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. InsyaAllah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiyah, mengatakan sekolahnya merupakan salah satu sekolah negeri yang terdampak bencana banjir paling parah di Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah sekolah dan ruang-ruang kelas telah tertimbun oleh tanah, sehingga tidak dapat lagi digunakan.
“Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian buku bantuan dari kementerian baru saja diterima kembali dan rencananya akan mulai dimanfaatkan setelah libur Lebaran. “Buku ini dari kementerian baru datang, setelah lebaran akan kami manfaatkan,” katanya.
Melalui program revitalisasi tahun 2026, SMA Negeri 2 Meureudu akan menerima bantuan pembangunan sekolah baru di lokasi yang sama dengan nilai Rp7,9 miliar, yang akan dikerjakan oleh TNI AD.
“Harapan ke depan semoga pemerintah membangun yang lebih bagus lagi,” tutupnya.
Pemerintah menargetkan sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang dapat selesai pada awal tahun ajaran baru Juni 2026, sementara sekolah dengan kerusakan berat maupun yang memerlukan relokasi ditargetkan rampung pada November 2026.
