Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Mercy Barends soroti keberadaan ratusan lubang tambang yang belum direklamasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) WALHI, terdapat lebih dari 800 lubang tambang yang belum ditutup dan telah menimbulkan korban jiwa di masyarakat.
"Hingga tahun 2026 tercatat sekitar 20 korban meninggal dunia, baik anak-anak maupun orang dewasa akibat lubang tambang yang terbiarkan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa 10 Maret 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penanganan pasca tambang sehingga diperlukan langkah serius, termasuk penyusunan road map yang jelas untuk penutupan lubang tambang serta penataan area pertambangan agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya.
"Walaupun memang tadi sudah ada informasi bahwa telah dilakukan pemasangan plang ya, tidak cukup sampai dengan pemasangan plang karena ini kan areanya yang harus diperjelas buffer zone-nya itu. Harus memang titik-titik itu harus ditetapkan dengan baik sehingga orang tidak keluar masuk seenaknya di dalam lingkungan pertambangan," katanya.
"Dan saya kira ini yang memang harus kita tegaskanlah ya, bahwa urusan pertambangan memang boleh berjalan, tapi pertambangan yang sesuai dengan aturan main dan harus ditindak tegas semua pihak terkait apakah pihak korporatnya," lanjutnya.
Ia juga menekankan pada banyaknya oknum-oknum pejabat yang melakukan backup terhadap tambang ilegal dan tidak melakukan penanganan pasca tambang
"Oknum-oknum pejabat yang ikut melakukan backup terhadap illegal mining dan seterusnya. Saya kira itu penanganan pasca tambang harus dilakukan sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan atau sustainable mining agar dampak lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat dapat diminimalisasi," katanya.
