Gubernur Papua Beberkan 6 Program Unggulan RPJMD 2025-2029

Jayapura: Gubernur Papua Mathius D Fakhiri memaparkan enam program unggulan daerah yang dirancang untuk memberikan dampak cepat dan langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Seluruh program tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2025-2029 yang berlangsung di Abepura, Kota Jayapura.

Fakhiri menegaskan program-program unggulan ini merupakan instrumen konkret untuk memastikan visi pembangunan 'Papua Cerah' tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. 1. Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil (Kartu Kasih) Kartu Kasih dirancang tidak hanya sebagai kartu identitas, melainkan 'paspor' untuk menjamin maksimalitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Program ini mencakup prioritas penanganan medis dan pemberian asupan gizi secara teratur.

"Dengan penanganan medis yang tepat waktu serta pemberian gizi secara teratur, saya pastikan setiap anak Papua yang akan lahir terhindar dari risiko stunting dan sekaligus akan menekan angka kematian ibu dan anak," ujar Fakhiri dalam keterangannya, Selasa, 10 Maret 2026.

2. Kartu Mahasiswa Cerdas (Kartu Mace) Program Kartu Mace hadir sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan proteksi penyelesaian studi kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada anak Papua yang putus kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga. 3. Kartu Jaminan Sosial Lansia (Kartu Jalan) Secara filosofis, program Kartu Jalan memaknai masa lanjut usia bukan sebagai akhir dari perjalanan hidup, melainkan sebagai fase yang harus tetap aman, nyaman, dan bermanfaat. Kartu Jalan akan memberikan bantuan tunai untuk kebutuhan dasar para lansia, akses layanan kesehatan berupa homecare atau kunjungan dokter ke rumah, serta kemudahan penebusan obat kronis tanpa harus mengantri. 4. Modernisasi Sarana Perdagangan Program modernisasi sarana perdagangan bertujuan menciptakan ruang publik yang bersih dan manusiawi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan. Pemprov Papua berkomitmen menghadirkan infrastruktur perdagangan yang memadai untuk mendukung pelaku UMKM mengembangkan usahanya. 5. Peningkatan Konektivitas Antarwilayah Fakhiri menegaskan pembangunan jalan, jembatan, dermaga, dan bandara merupakan upaya sistematis untuk mencairkan simpul-simpul ekonomi yang terintegrasi. Program ini bertujuan memastikan pergerakan orang, barang, dan jasa dapat berlangsung dengan biaya murah dan waktu tempuh lebih singkat.

"Tanpa akses konektivitas yang berkualitas, wilayah yang kaya sumber daya alam akan tetap terisolasi. Program ini bertujuan menghapus disparitas harga antarwilayah dan memastikan bahwa keadilan sosial terwujud dalam lingkungan konektivitas yang setara," jelas Fakhiri.

Musrenbang RPJMD 2025-2029 Provinsi Papua. Istimewa. 6. Penyediaan Rumah Layak Huni Program penyediaan rumah layak huni diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti fakta masih banyak keluarga di Papua yang menempati rumah tidak layak huni.

"Orang Papua di satu rumah itu bisa tinggal kakek, nenek, cucu di dalam, makanya harus kita bangun, kita harus menyesuaikan mereka hidup mandiri berkeluarga," tutur dia.

Program penyediaan rumah layak huni ini rencananya diwujudkan selama lima tahun ke depan, mencakup kawasan permukiman di perkotaan maupun wilayah pesisir di Provinsi Papua.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan dalam mengimplementasikan program-program tersebut.

"Kemajuan tidak boleh meminggirkan kearifan lokal, melainkan harus memperkuat kreativitas, martabat, serta kohesi sosial masyarakat Papua sebagai bagian yang utuh dari pembangunan daerah," ungkap dia.